Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
BUPATI Sikka Fransiskus Roberto Diogo merasa kecewa dengan ulah oknum tenaga medis di Kabupaten Sikka yang memberikan pelayanan di rumah sakit
dan puskesmas. Pasalnya, warga miskin yang ingin berobat ditolak oleh para tenaga medis, meski pasien itu memiliki Kartu Sikka Sehat.
"Warga miskin peserta Kartu Sikka Sehat dipersulit oleh tenaga medis untuk mendapatkan pelayanan. Para tenaga medis ini sering ngomel-ngomel ke orang
miskin yang berobat. Bahkan para tenaga medis ini menolak warga miskin pemegang Kartu Sikka Sehat yang ingin berobat," papar Bupati Sikka, Robby
Idong saat rapat bersama OPD di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Senin (14/9).
Robby menyampaikan, bagi warga miskin pemegang Kartu Sikka Sehat yang berobat di puskesmas itu dipersulit. Sedangkan bagi warga pemegang kartu
BPJS tidak dipersulit oleh tenaga medis. Sebab kata dia, bagi tenaga medis yang dilayani oleh pemegang kartu BPJS itu akan diberikan dana kapitasi
yang dibayarkan langsung oleh pihak BPJS. Sementara itu, warga pemegang Kartu Sikka Sehat tidak ada dana kapitasi.
"Jadi para tenaga medis ini kejar dana kapitasi saja. Ada diskriminasi pelayanan di rumah sakit dan puskesmas antara pemegang BPJS dan Kartu Sikka
Sehat. Ini yang tidak boleh. Saya sudah dapat laporan dari masyarakat. Tenaga medis ini tahu kalau warga berobat dengan kartu Sikka Sehat tidak
bisa klaim di BPJS," kata Robby.
Untuk itu, Robby mengingatkan kepada seluruh tenaga medis apabila ditemukan kembali ada diskriminasi pelayanan antara pemegang BPJS dan Kartu Sikka
Sehat, dirinya tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada tenaga medis tersebut.
"Gaji dan uang jasa itu kurang kah? Kita harus memberikan pengabdian kepada warga kita. Siapapun orangnya yang ingin berobat, kita harus memberikan
pelayanan. Jangan ada diskriminasi lagi. Kalau kedapatan, saya akan memberikan sanksi keras kepada tenaga medis itu," ungkap Robby ini.
baca juga: Daya Tampung Pasien Covid-19 di RS Rujukan Jateng masih 60 Persen
Selain itu, Robby kembali mendesak pihak rumah sakit untuk menerima warga miskin yang ingin berobat meskipun belum memiliki kartu Sikka sehat dan
BPJS.
"Warga miskin berobat di rumah sakit itu gratis. Saya tidak ingin mendengar lagi warga miskin yang tidak bisa berobat karena biaya. Tugas negara itu
mensejahterakan warga miskin. Warga miskin yang tidak ada kartu apapun harus diterima untuk berobat. Yang berani menolak warga miskin lihat saja nanti," pungkasnya. (OL-3)
Pengakuan menjadi indikator keberhasilan atas implementasi standar mutu dan kepuasan pelanggan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Seluruh pelayanan publik di Kota Tegal, Jawa Tengah, diminta bebas dari tindak premanisme, sehingga masyarakat menjadi aman dalam mengurus segala sesuatunya.
Diharapkan nilai-nilai Paskah dapat menginspirasi jajaran Pemerintah Provinsi DKI untuk terus berinovasi dalam optimalkan pelayanan publik
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved