Rabu, 02 Des 2020 WIB	\|	E-paper Media Indonesia Hari Ini

Update Informasi Covid-19 Indonesia

Kasus Positif

543,975

+5,092

Sembuh

454,879

+4,361

Meninggal

17,081

+136

Seluruh Dunia

Positif 63,919,134

Sembuh 44,229,810

Meninggal 1,480,529

Terakhir Update : 02 December 2020, 01:43 WIB

Selasa 08 September 2020, 06:15 WIB

Bandara Internasional RHF Tanjung Pinang Diusulkan Turun Kelas

Antara | Nusantara

ANTARA/Feri
Petugas melakukan perawatan landasan pacu Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.

BANDARA Internasional Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masuk daftar bandara yang akan diturunkan statusnya dari internasional ke pelayanan domestik. Hal ini termaktub dalam surat usulan Ditjen Perhubungan Udara kepada Menteri Perhubungan bulan Juli 2020. Surat bernomor Au.003/1/8/ORJU.DBU-2020 memuat rincian bandara yang diusulkan untuk diubah statusnya dari bandara internasional menjadi domestik.

Delapan bandara tersebut meliputi Bandara Maimun Saleh (Sabang), Bandara RH Fisabilillah (Tanjung Pinang), Bandara Radin Inten II (Lampung) Bandara
Pattimura (Ambon), Bandara Frans Kaisiepo (Biak), Bandara Banyuwangi, Bandara Husein Sastranegara (Bandung), dan Bandara Mopan (Merauke).

Legislator Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan Pemkot Tanjung Pinang untuk mempertahankan status yang sudah ada.

"Untuk mendapatkan status sebagai bandara internasional sangat tidak mudah. Tentu ini satu kerugian bagi kepentingan pariwisata Kepri ke depan," ujar Rudy Chua di Tanjung Pinang, Senin (8/9).

Menurut dia, akan jadi persoalan apabila penerbangan internasional harus terpusat di Batam, karena Pulau Batam dan Pulau Bintan tidak berada di dalam satu daratan.
Terkecuali, katanya, sudah ada Jembatan Batam-Bintan yang bisa menjadi akses penghubung kedua pulau tersebut.

"Tidak ada ruginya menyandang status bandara internasional, meskipun pada prosesnya masih belum begitu aktif jalur penerbangan yang tersedia. Karena ke depan Kepri akan membutuhkan itu, maka sebaiknya predikat yang sudah ada harus dipertahankan," ujarnya.

Kabid Pelayaran dan Penerbangan Dinas Perhubungan Kepri, Tri Musa Yudha mengatakan belum mendapatkan penjelasan resmi dari Pemerintah Pusat terkait rencana tersebut.
Namun ia menilai kebijakan ini adalah untuk membangkitkan pergerakan ekonomi dengan membatasi jumlah bandara internasional.

"Pemberitahuan secara resmi memang belum ada. Namun diskusi lepas dari Dirjen Perhubungan Udara, rencana ini memang akan dilakukan. Tetapi bagaimana tindaklanjutnya, kita masih menunggu penjabaran resmi dari Kementerian Perhubungan," kata Tri Musa Yudha.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Buralimar sangat menyayangkan apabila Bandara Internasional RHF Tanjung Pinang statusnya diturunkan, karena keberlangsungan pariwisata Kepri ke depan sangat membutuhkan keberadaan bandara internasional dan tidak hanya bertumpu di Bandara Internasional Hang Nadim, Kota Batam.

"Pada sisi lainnya pembangunan Bandara Busung, Bintan juga belum ada kepastiannya. Tidak ada yang dirugikan dengan status bandara internasional. Artinya tidak ada uang yang harus dikeluarkan untuk itu," tegas Buralimar. (OL-3)