Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
SEBANYAK 17 perguruan silat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (14/8) melakukan deklarasi damai menjelang pilkada serentak. Deklarasi damai tersebut dihadiri pelaksana tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin, Kapolresta Sidoarjo Kombes Sumardji, dan Komandan Kodim 0816 Letkol M Iswan Nusi.
Sedangkan dari perguruan silat hadir antara lain Persaudaraan Setia Hati Terate, Pagar Nusa, Tapak Suci, IKS, Pencak Organisasi, Perisai Diri, Cakra Sakti, Perisai Sakti, Persaudaraan Rasa Tunggal, Ki Ageng Pandan Alas, dan perguruan lainnya.
Kapolresta Sidoarjo Sumardji mengatakan, kegiatan ini sengaja digelar untuk silaturahim dan komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Apalagi dalam waktu dekat, Sidoarjo akan menggelar pilkada.
Selain perhelatan nasional tersebut, di Sidoarjo juga ada kegiatan pengesahan murid baru perguruan silat. Kegiatan pengesahan diharapkan berjalan lancar tanpa ada peristiwa yang merugikan masyarakat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Situbondo beberapa waktu lalu. "Momentum apapun napasnya satu. Kita buat Sidoarjo aman dan kondusif," kata Kapolresta.
Sumardji juga meminta para ketua atau guru perguruan silat mengajak murid-muridnya untuk ikut menjaga kamtibmas. Para guru diminta memberi pengertian dan pemahaman para siswa untuk mentaati pranata sosial di Sidoarjo.
Pada kesempatan tersebut Sumardji juga mengajak perguruan silat untuk turut membantu penanganan covid-19. Sebab obat atau vaksin untuk virus korona hingga saat ini belum ada. Caranya dengan mentaati protokol kesehatan mengenakan masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak.
Sementara Ketua Ikatan Pencak Silat Sidoarjo Bahrul Amiq menambahkan, pihaknya akan selalu mendukung program-program pemerintah. Seperti program penanganan covid-19 hingga upaya menjaga stabilitas keamanan. "Kami akan selalu mendukung program pemerintah Sidoarjo demi menjaga suasana untuk tetap kondusif," kata Amiq. (R-1)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Pendistribusian ke-40 ribu Al-Qur'an di Jawa Timur itu dilaksanakan berbarengan dengan distribusi wakaf Al Qur’an dan Pembinaan Jawa Tengah.
Baznas menyalurkan bantuan program Zmart Pesantren untuk 10 Pondok Pesantren di wilayah Jawa Timur.
Tujuh lokasi tambahan, yakni di Kabupaten Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memastikan 12 dari 19 Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Timur mulai beroperasi Senin (14/7). Sekolah tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur.
MUSIM tanam melon tahun ini di sejumlah wilayah sentra produksi Jawa Timur menunjukkan tantangan yang signifikan.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved