Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
SEBANYAK 17 perguruan silat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (14/8) melakukan deklarasi damai menjelang pilkada serentak. Deklarasi damai tersebut dihadiri pelaksana tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin, Kapolresta Sidoarjo Kombes Sumardji, dan Komandan Kodim 0816 Letkol M Iswan Nusi.
Sedangkan dari perguruan silat hadir antara lain Persaudaraan Setia Hati Terate, Pagar Nusa, Tapak Suci, IKS, Pencak Organisasi, Perisai Diri, Cakra Sakti, Perisai Sakti, Persaudaraan Rasa Tunggal, Ki Ageng Pandan Alas, dan perguruan lainnya.
Kapolresta Sidoarjo Sumardji mengatakan, kegiatan ini sengaja digelar untuk silaturahim dan komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Apalagi dalam waktu dekat, Sidoarjo akan menggelar pilkada.
Selain perhelatan nasional tersebut, di Sidoarjo juga ada kegiatan pengesahan murid baru perguruan silat. Kegiatan pengesahan diharapkan berjalan lancar tanpa ada peristiwa yang merugikan masyarakat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Situbondo beberapa waktu lalu. "Momentum apapun napasnya satu. Kita buat Sidoarjo aman dan kondusif," kata Kapolresta.
Sumardji juga meminta para ketua atau guru perguruan silat mengajak murid-muridnya untuk ikut menjaga kamtibmas. Para guru diminta memberi pengertian dan pemahaman para siswa untuk mentaati pranata sosial di Sidoarjo.
Pada kesempatan tersebut Sumardji juga mengajak perguruan silat untuk turut membantu penanganan covid-19. Sebab obat atau vaksin untuk virus korona hingga saat ini belum ada. Caranya dengan mentaati protokol kesehatan mengenakan masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak.
Sementara Ketua Ikatan Pencak Silat Sidoarjo Bahrul Amiq menambahkan, pihaknya akan selalu mendukung program-program pemerintah. Seperti program penanganan covid-19 hingga upaya menjaga stabilitas keamanan. "Kami akan selalu mendukung program pemerintah Sidoarjo demi menjaga suasana untuk tetap kondusif," kata Amiq. (R-1)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Data resmi dari Kanwil Kemenkum Jawa Timur menunjukkan bahwa sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya.
Sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya.
Di tengah melaksanakan ibadah haji, Gubernur Khofifah tetap monitor progres program prioritas nasional tersebut.
Begitu dilantik pada 20 Februari lalu, sederet program strategis langsung direalisasikan, terutama terkait hajat hidup masyarakat.
Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) sebesar Rp497.925.287.251.
Wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dipilih mengingat kedua daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan hias dan akuakultur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved