Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
INDEKS Desa Membangun (IDM) yang merupakan potret perkembangan pembangunan pedesaan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam empat tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan peningkatan cukup signifikan. IDM yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggai dan Transmigrasi sejak 2015 itu menggunakan indeks ketahanan sosial, ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan.
Indikator yang dikembangkan dalam IDM berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan, dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.
"IDM Kalsel terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Di Kalsel sudah ada enam desa berkategori Desa Mandiri," tutur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Zulkifli, Rabu (12/8).
Konsep lain dalam IDM adalah kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan, keadilan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya serta ramah lingkungan.
IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-undang Desa dengan dukungan dana desa yang bersumber dari APBN dan dana pendamping desa yang berasal dari APBD. IDM yang merupakan penilaian dari 54 indikator ini menunjukkan hasil cukup menggembirakan, mengingat tahun 2018 di Kalsel belum ada desa mandiri. Kemajuan pembangunan di desa tersebut, juga bisa dilihat dari adanya peningkatan desa mandiri, desa maju dan desa berkembang serta penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal. Dampak adanya penurunan desa tertinggal dan sangat tertinggal itu terlihat dari menurunnya angka kemiskinan di Kalsel.
Pada 2016, desa mandiri di Kalsel hanya satu yakni di Kabupaten Tanah Bumbu, meningkat menjadi enam buah pada 2020 yakni tersebar di Kabupaten Tanah Laut dua buah, Kabupaten Kotabaru tiga desa dan satu desa di Kabupaten Barito Kuala.
baca juga: BPP KostraTani Lampung Bergegas Terhubung AWR
Kemudian, Desa maju tahun 2016 hanya 16 buah menjadi 184 buah tersebar di 11 daerah pada 2020. Desa berkembang juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 409 buah menjadi 1.437 buah pada tahun 2020. Sedangkan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kalsel mengalami penurunan signifikan dimana pada 2016 jumlah desa tertinggal di Kalsel tercatat sebanyak 1.184 buah, turun menjadi 223 buah pada 2020. Sementara itu desa sangat tertinggal juga mengalami penurunan dari 2016 tercatat masih 254 desa menjadi 13 desa tahun 2020. (OL-3)
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Tantangan pembangunan dinilai semakin kompleks sehingga penyusunan kebijakan tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan percobaan atau trial and error.
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved