SEKTOR ekonomi mengalami perlambatan dan banyak orang menjadi terdampak karena pandemi Covid-19 di Bali. Agar dapur tetap mengepul, tak sedikit warga yang menjadi pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta mengapresiasi munculnya UKM di tengah pandemi Covid-19 ini.
"Sisi lain dari Pandemi Covid-19, munculnya UKM-UKM baru, usaha mikro, dari jamu, kopi, berbagai jenis makanan, kuliner, berbagai jenis produk dari buah, minuman, dan lainnya," kata Parta saat Sosialisasi UU No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Denpasar, Selasa (11/8).
Parta menyebutkan, ada sejumlah kendala yang dihadapi para pelaku UKM ini. Pertama, mereka tidak mendapat pendampingan dalam mengembangkan usahanya, karena bekerja otodidak. Kedua, mereka ingin mengembangkan usahanya tapi tidak punya modal.
"Ketiga, sudah tidak punya modal juga tidak punya agunan. Kalau gak punya modal, punya agunan kan enggak apa-apa kan," ujar Parta.
Untuk itu DPR RI bekerja sama dengan PT PNM untuk mengembangkan UMK dan menyediakan pemodalan dengan nilai Rp2 miliar tanpa agunan. Untuk usaha yang sudah berjalan, mereka bisa mengajukan pinjaman modal dalam program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), dengan plafon pinjaman Rp10 juta-Rp200 juta. Pinjaman ini harus dengan agunan.
"Teman-teman ini rata-rata baru belajar berusaha. Untuk yang sudah jalan atau yang gagal berusaha dari PNM juga menyiapkan segmen yang lebih besar lewat ULaMM, tapi pakai agunan," kata Parta.
Pada kesempatan sama GM PT PNM Cabang Bali Jimi Firmansyah menjelaskan, ada dua jenis pembiayaan oleh PNM, yakni Mekaar dan UlaMM. Mekaar adalah pembiayaan khusus untuk ibu-ibu tapi berbasis kelompok tanpa agunan dengan kissaran pinjaman Rp2 juta-Rp8 juta. Pinjaman ini dengan jangka waktu enam bulan sampai satu tahun. Peminjam bisa mengangsur per minggu Rp90 ribu untuk pinjaman enam bulan, dan Rp50 ribu per minggu untuk pinjaman satu tahun.
baca juga: Kekurangan SDM Ratusan Desa di Kalsel Belum Miliki BUMDes
"Minimal 8 atau 10 orang sampai 30 orang dalam satu wilayah. Atau kalau perlu satu Banjar. Jadi Mekaar ini membina keluarga prasejahtera. Tadinya pra sejahtera kita naik kelas bisa menjadi sejahtera. Mekaar ini menciptakan UKM-UKM baru melalui ibu-ibu pra sejahtera itu," jelas Jimi.
Adapun program ULaMM menyasar individu yang usahanya sudah berjalan 1-2 tahun. Pinjamannya harus dengan agunan, dengan plafon pinjaman Rp10 juta-Rp200 juta. Upaya peminjaman di PNM ini sekaligus untuk mengurangi orang meminjam ke renternir. (OL-3)
