Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
RATUSAN desa di Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akibat terkendala permodalan dan SDM di desa. Lebih 90 persen dana desa masih dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Zulkipli, Rabu (12/8) mengungkapkan, jumlah BUMDes di Kalsel saat ini sebanyak 1.268 buah dari 1.864 desa yang ada.
"Belum semua desa memiliki BUMDes dan di Kalsel jumlahnya hampir 600 desa. Padahal pemerintah pusat menargetkan setiap desa minimal ada satu BUMdes sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa," ungkapnya.
Dinas PMD Kalsel mencatat dari 1.864 desa masih ada 596 desa yang belum terbentuk BUMDes. Kendala utamanya adalah kesulitan permodalan dan minimnya SDM warga desa sebagai pengelola BUMDes. Dikatakan Zulkipli sebenarnya penyertaan modal BUMDes bisa menggunakan dana desa, tetapi sebagian pemerintahan desa tidak berani mengambil resiko.
Pemanfaatan dana desa sendiri sejak program ini digulirkan pemerintah pusat pada 2015 lalu, alokasinya lebih dari 90 persen hanya untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan dan jembatan. Terkait hal ini Pemprov Kalsel dalam beberapa tahun terakhir telah membantu penyertaan modal BUMDes dengan total anggaran mencapai Rp40 miliar lebih.
"Selain itu kita juga memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes dalam rangka peningkatan kafasitas pengelolaan dan SDM BUMDes di Kalsel," ujar Zulkipli.
baca juga: Program Edupark SGI Genjot Kualitas BUMDes di Jateng
Sebagian besar BUMDes di Kalsel bidang usahanya masih seputar penjualan sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) dan alat-alat pertanian sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan yang sebagian besar petani. Adapun penyertaan modal dari 1.268 buah BUMDes di Kalsel tahun 2015 tercatat Rp10,627 miliar, tahun 2016 Rp9,053 miliar, tahun 2017 Rp12,831 miliar dan tahun 2018 Rp7,996 miliar sehingga total Rp40 miliar lebih.
Dari ribuan BUMDes yang terbentuk di Kalsel itu baru satu BUMdes yang masuk klasifikasikan maju, 30 buah sedang berkembang, 417 buah tumbuh dan 820 buah baru berdiri. (OL-3)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.
Dalam sepekan Operasi Kepolisian Sikat 1 Intan 2025 yang dilaksakana oleh Polda Kalse, sebanyak 135 orang preman berhasil ditangkap.
Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan diminta melakukan berbagai inovasi guna menggalang masuknya investor ke daerah.
DIREKTORAT Reskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan berhasil meringkus pelaku tindak pidana kasus kekerasan seksual anak dengan modus pertemanan melalui game online.
Penyidik, imbuh dia, berhasil mengungkap fakta bahwa terduga pelaku menyewa mobil pada hari kejadian. Itu dilakukan pelaku sebelum menghabisi nyawa korban.
Rencana extra flights dimaksud untuk tujuan Jakarta (CGK) sebanyak dua penerbangan menggunakan maskapai Garuda Indonesia, Surabaya (SUB) lima flights.
PENGAMAT ekonomi Universitas Airlangga, Gigih Prihantono, menilai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berhasil memberdayakan potensi ekonomi desa.
Bukan hanya persoalan perut yang diperhatikan, secara berkala teknisi melakukan body condition scoring untuk memonitor kondisi fisik individu orangutan.
PKN STAN sangat antusias mengambil peran dalam membangun pengelolaan keuangan yang baik untuk BUM Desa Provinsi Jawa Timur.
PT Indra Karya melaksanakan Program Pembangunan Kemandirian Desa Sukorejo, Kabupaten Sragen di Jawa Tengah yang dikelola secara terintegrasi untuk meningkatkan perekonomian warga.
BERUPAYA mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat pedesaan, PT Djarum kembali menyelenggarakan Pelatihan Dasar Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kudus, Jawa Tengah.
Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus mengusulkan agar ada klasterisasi wilayah dan pembentukan skema Pooling of Fund dalam pengelolaan dana desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved