Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
GUBERNUR Riau Syamsuar menyatakan hingga triwulan dua tahun ini, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau pada 2020 baru mencapai 47 persen karena terdampak pandemi covid-19.
"Angka ini memang belum terlalu tinggi, namun hampir semua provinsi mengalami hal yang sama. Di Indonesia baru ada lima provinsi yang realisasi APBD di atas 50 persen," kata dia, Selasa (11/8).
Pada tahun ini, total APBD Riau mencapai Rp12,379 triliun, naik 30,38 persen dari APBD 2019 yang Rp9,494 triliun. Mengingat realisasi APBD di Riau hingga triwulan kedua masih rendah, Syamsuar meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan percepatan penyerapan. Pelaksanaan kegiatan, kata dia, harus dipercepat, khususnya yang terkait dengan peningkatan ekonomi daerah.
"Upaya kita mempercepat semua kegiatan bisa berjalan dengan baik, dan titik beratnya terhadap kegiatan langsung peningkatan ekonomi. Salah satunya adalah penyaluran bantuan keuangan kepada warga terdampak covid-19," katanya.
Ia berharap, pemerintah kabupaten dan kota juga mempercepat realisasi dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Penyerapan realisasi anggaran secara optimal dan akuntabel, diharapkan bisa memberi dampak positif bagi pembangunan daerah, serta mampu dirasakan warga di tengah pandemi covid-19.
Salah satu yang perlu dipercepat, katanya, realisasi bantuan keuangan dari Pemprov Riau sebesar Rp191,6 miliar untuk mengatasi dampak sosial dari pandemi covid-19 di 12 kabupaten dan kota di provinsi itu. Berdasarkan data Pemprov Riau, nilai bantuan keuangan untuk bansos tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: pts.848/V/2020. Bankeu berasal dari APBD Riau Tahun Anggaran 2020.
baca juga: Mendagri Desak Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD
Tujuh dari 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau hingga kini belum menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak covid-19 yang dialokasikan Pemprov Riau karena kendala teknis. Tujuh kabupaten yang belum menyalurkan bansos tersebut adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Siak, Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. (OL-3)
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau sejak 24 hingga 31 Agustus 2025.
Bea Cukai Pekanbaru memberikan fasilitas impor sementara untuk lima helikopter guna mendukung percepatan penanggulangan bencana nasional.
SPPG Kembang akan melakukan evaluasi dan menyampaikan permohonan maaf atas kasus dugaan keracunan makanan MBG
Kapolda menyampaikan bahwa Bank Pohon akan menjadi pusat penyediaan bibit pohon, ruang edukasi publik, serta sumber penghijauan
Kedua tersangka merupakan anggota Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) di kampus UIN Suska Riau.
Peluncuran ini akan dilakukan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai bentuk komitmen penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyukseskan program Presiden Prabowo.
ISTANA merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Bukan sekadar posisi singkat di atas podium, Indonesia membutuhkan skor konsistensi, seberapa tahan sebuah daerah mempertahankan perbaikan dalam jangka panjang.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved