Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 210 aset Pemerintah Kota Sorong masih bermasalah. Pemerintah Kota Sorong mempunyai 251 total aset saat ini.
"Yang sudah bersertifikat baru 41 bidang. Selain itu, masih terdapat lima aset bangunan yang dikuasai pihak ketiga dengan nilai total Rp8 miliar," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat kunjungan di Sorong, Papua Barat, Senin (10/8).
Permasalahan aset bermasalah juga banyak di wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sorong mempunyai aset sebanyak 961 bidang senilai Rp921,5 miliar.
"Dari 961 bidang tersebut yang sudah bersertifikat baru 8,8% atau 85 bidang dan 12 di antaranya terbit pada 2020," ujar Lili.
Baca juga: 20 Tahun Bermasalah, RSUD Sorong Jadi Hak Milik Pemkot
KPK meminta pemerintah kota dan kabupaten di Sorong segera melakukan penarikan aset-aset bermasalah di sana. Beberapa aset bermasalah merupakan rumah dan kendaraan yang masih dikuasai aparatur sipil negara (ASN) yang sudah dipindahtugaskan dari Sorong.
"Tercatat ada 38 unit kendaraan senilai Rp720 juta dan rumah dinas sebanyak 21 unit. Sedangkan aset yang masih dikuasai ASN yang sudah pensiun tercatat berupa kendaraan dinas sebanyak 78 unit dengan nilai aset Rp4,3 miliar dan rumah dinas berjumlah 22 Unit," tutur Lili.
KPK mengultimatum ASN yang belum mengembalikan aset pemerintah Sorong. Cara keras bisa digunakan jika ASN membandel.
"Akan ada upaya paksa yang ditempuh guna menarik kembali aset-aset pemerintah daerah," tegas Lili. (OL-1)
Kota Sorong, Papua Barat Daya, diproyeksikan segera memiliki Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) untuk mendukung pengujian program kesehatan nasional.
Wakil Wali Kota menekankan, setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pemberian insentif transportasi kepada 806 kader Posyandu dari 111 Posyandu, ditujukan untuk mendorong penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat masyarakat.
Materi Latsar menjadi kompas dalam melakukan pelayanan dan pengabdian kepada Pemerintah Kota Sorong dan masyarakat.
Tahun 2026 BPBD Kota Sorong mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan kapasitas forum tersebut.
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memperkuat komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved