Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
BADAN Pusat Statistika (BPS) Jawa Timur mencatat ekonomi di wilayah setempat pada triwulan II-2020 terkontraksi atau minus 5,90 persen dibandingkan triwulan II-2019 karena pandemi covid-19 disusul kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Pertumbuhan negatif terjadi pada hampir di semua sektor lapangan usaha, dan terkontraksinya semua komponen dipengaruhi covid-19 disusul adanya kebijakan PSBB, sehingga membatasi ruang gerak masyarakat maupun perusahaan dalam beraktivitas. Dan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat," kata Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan, Rabu (5/8).
Dadang mengatakan, pengeluaran pemerintah juga terkontraksi hampir di semua pos anggaran, seperti belanja pegawai, barang, modal dan sosial baik pada anggaran APBD maupun APBN. Begitu juga, kata dia, di sektor perdagangan d ekspor nonmigas unggulan Jatim seperti lemak dan minyak hewan, tembakau, produk kimia, bahan kimia organik, kertas kanton, migas serta ekspor jasa mengalami kontraksi.
Berdasar data BPS Jatim kontraksi tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 34,54 persen. Dari sisi pengeluaran kontraksi tertinggi pada ekspor luar negeri sebesar 18,70 persen, diikuti komponen pembentukan modal tetap 7,55 persen dan pengeluaran konsumsi rumahtangga 4,79 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh 10,39 persen, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,95 persen dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 7,46 persen.
baca juga: Polisi-Pengusaha Kerja Bareng Pulihkan Ekonomi
"Tingginya pertumbuhan pada lapangan usaha informasi dan komunikasi didorong adanya pemberlakuan kerja di rumah atau work from home serta school from home sehingga meningkatkan trafik data provider seluler," terang Dadang. (OL-3)
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan, atau BI Rate di level 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2025 dinilai sebagai langkah yang tepat.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
BANK Dunia resmi mengubah standar garis kemiskinan global dengan meninggalkan purchasing power parity (PPP) 2017 dan saat ini menggunakan PPP 2021.
DINAMIKA geopolitik global mewarnai beragam pemberitaan media arus utama atau media sosial kita.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Neraca perdagangan Indonesia pada April tercatat surplus sebesar US$160 juta. Kendati surplus, angka ini turun drastis dibandingkan capaian pada Maret 2025 yang mencapai US$4,33 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved