Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
SEMUA wilayah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diwaspadai berpotensi terdampak musim kemarau yang diprediksi bakal segera terjadi. Intensitas pemantauan di semua wilayah kecamatan pun mulai ditingkatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur, Mochammad Irfan Sofyan, mengatakan saat ini sebetulnya sedang memasuki masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Selama masa transisi tersebut, tentu harus diwaspadai dan diantisipasi sejak dini.
"Sekarang masih pada masa transisi. Tapi pemantauan ke semua kecamatan sudah kami lakukan sebagai upaya mewaspadai potensi kemarau," kata Irfan kepada mediaindonesia.com, Senin (27/7).
Dampak yang biasanya terjadi akibat kemarau di antaranya potensi krisis air bersih, kekeringan lahan pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan. Potensi-potensi tersebut tersebar hampir di semua kecamatan.
"Saat masuk kemarau panjang, kami biasanya akan berkoordinasi dengan Perumdam untuk menyediakan air bersih bagi warga yang mengalami krisis akibat kekeringan," tuturnya.
Wilayah yang jadi langganan kekeringan di antaranya di hampir semua kecamatan di selatan, di wilayah timur Cianjur, termasuk di kawasan Cianjur utara. Irfan mengatakan BPBD Kabupaten Cianjur tak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan elemen taktis lain. Di Kabupaten Cianjur sekarang sudah terbentuk Relawan Tangguh Bencana (Retana).
Jumlah personel Retana mencapai 1.800 orang. Mereka tersebar di 360 desa dan kelurahan. Masing-masing desa dan kelurahan berkekuatan 5 personel Retana.
"Mereka sudah kami bekali dengan berbagai pengetahuan kebencanaan, termasuk cara mitigasi, penanganan, serta pelaporan. Dalam kata lain, mereka itu adalah petugas BPBD, namun sekupnya di tingkat desa dan kelurahan," beber Irfan.
Satu di antara wilayah yang rawan kekeringan di Kabupaten Cianjur yakni Kecamatan Cibeber. Aparatur pemerintahan kecamatan setempat pun meningkatkan koordinasi dan antisipasi menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya potensi kekeringan.
Camat Cibeber, Ali Akbar, mengaku upaya mengantisipasi kekeringan dilakukan dengan mempersiapkan berbagai potensi yang ada. Pasalnya, pengalaman sebelumnya, kemarau tidak hanya berdampak terhadap krisis air untuk konsumsi masyarakat saja, tapi juga terhadap lahan pertanian.
"Tentu, dari sekarang kita terus membahas potensi kerawanan kekeringan ini meskipun di tengah pandemi covid-19," kata Ali.
Ada berbagai upaya dan rencana yang dilakukan pihak kecamatan. Misalnya melakukan reboisasi daerah-daerah yang menjadi tangkapan atau resapan air. Seperti di Desa Girimulya yang notabene masih terdapat daerah perbukitan.
"Dengan berfungsinya kembali daerah resapan air, maka saat kemarau tidak akan terlalu kesulitan," jelasnya.
Pemerintah Kecamatan Cibeber juga membantu pembuatan sumur-sumur bor di beberapa desa yang anggarannya berasal dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Diharapkannya, keberadaan sumur bor akan bisa menyuplai air bersih untuk kebutuhan masyarakat.
"Kami juga berharap, kemarau tahun ini tak seperti tahun lalu yang cukup panjang," tandasnya. (OL-13)
BEBERAPA desa di kawasan lereng Gunung Merapi, di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini mengalami kekeringan
Pemantauan Media Indonesia, Kamis (31/7) hujan masih turun di sejumlah daerah di Jawa Tengah terutama di kawasan pegunungan dan dataran tinggi, namun dengan intensitas yang menurun.
Mundurnya musim tanam disebabkan adanya revitalisasi atau perbaikan saluran irigasi baik air yang mengalir melalui Saluran Induk Cipelang dan Saluran Induk Sindupraja.
Selain itu, BPBD juga akan membangun tiga sumur bor untuk mengatasi krisis air bersih.
KEMARAU panjang semakin berlanjut menyelimuti kawasan Provinsi Aceh.
“Sampai hari ini belum ada permintaan, meskipun prakiraan musim kemarau sebenarnya sudah dimulai pada dasarian ketiga bulan Mei. Tapi kita siapkan,”
Gelombang pasang terjadi sejak Senin (28/7). Ketinggian gelombang mencapai 3-4 meter.
Pembelajaran di ruang musala sudah berlangsung sejak tiga tahun terakhir. Mereka merupakan siswa kelas 2 dan 3.
Kebijakan tersebut merupakan bentuk pelayanan pajak terhadap masyarakat dalam rangka memperingati Hari Jadi Cianjur (HJC) ke-348.
Sedangkan beras SPHP ada subdisi dari pemerintah. Artinya, masyarakat harus menebus pembelian beras tapi dengan harga terjangkau.
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Momen Hari Anak Nasional (HAN) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dihebohkan beredarnya video aksi duel pelajar. Tragisnya, satu orang pelajar meninggal dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved