Setelah Secapa, Fokus ke 19 Sekolah

PEKAN ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus bekerja ekstra keras. Di wilayahnya, dua klater baru penyebaran covid-19 terkuak. Tidak tanggung-tanggung, di salah satu klaster, yakni Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI Angkatan Darat, yang berada di tengah Kota Bandung, ada 1.262 peserta didik dan pelatih yang terpapar.

Klaster kedua berasal dari kawasan industri di Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan jumlah kasus 21 orang. Di Jawa Barat, masih ada 19 institusi pendidikan kenegaraan, selain Secapa TNI-AD.

Karena itu, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad, mengaku akan segera melakukan tes masif di semua sekolah kedinasan itu.

"Kami akan mengidentifikasi lembaga mana saja yang harus dilakukan pemeriksaan. Petugas kesehatan, baik dari gugus tugas provinsi, kabupaten dan kota, maupun puskesmas akan bergerak," katanya.

Daud menambahkan Gugus Tugas akan melakukan pengetesan berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 10 ribu-15 ribu tes swab dalam satu pekan.

Penguatan laboratorium terus dilakukan. Di sejumlah daerah tes cepat juga terus dilakukan. Pemkab Sampang, Jawa Timur, menggratiskan biaya tes cepat yang dilakukan di layanan kesehatan milik pemerintah.

Tes cepat, ujar Kepala Dinas Kesehatan Agus Mulyadi, dilakukan di sejumlah pasar dan tempat umum lainnya. Layanan serupa juga dilakukan di puskesmas dan RSUD.

Pemkab Bangka juga bekerja keras memutus rantai penularan covid-19. Tes cepat menjadi andalannya. Untuk itu, mereka sudah menyiapkan operasi tes cepat bagi 9.800 warga. "Dana yang dibutuhkan mencapai Rp1,3 miliar. Tes gratis untuk mahasiswa, pelajar, santri, dan orang sakit," papar juru bicara Gugus Tugas, Boy Yandra.

Bupati Sikka, Nusa Tenggara Timur, Fransiskus Roberto Diogo, juga memastikan tes cepat gratis bagi warganya yang hendak bepergian ke luar daerah untuk menempuh pendidikan. "Prioritas memang untuk mahasiswa dan pelajar."

Di Balikpapan, Kalimantan Timur, 14 ribu tenaga adhoc Komisi Pemilihan Umum Daerah tidak bisa menjalani tes cepat karena tidak ada biaya. "Pemkot Balikpapan menyatakan tidak bisa menyediakan dana tambahan untuk menunjang kerja KPUD selama pandemi, termasuk biaya tes cepat," kata Ketua KPUD Noor Thoha. (BY/MG/RF/GL/RD/N-2)