Viktor Laiskodat: Kemiskinan di NTT Akibat Bodoh dan Malas

Gubernur NTT, Victor Laiskodat dalam kunjungan kerjannya di kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, NTT menyebutkan bahwa kemiskinan di NTT akibat kemalasan dan kebodohan yang telah lama ada. Hal itu terungkap ketika melakukan acara tatap muka dengan bupati Ngada, Paulus Soliwoa dengan sejumlah perangkat daerah dan warga kecamatan Riung di kantor camat Riung, Jumat (26/6).

"Kita NTT masih jadi provinsi ke 3 termiskin di Indonesia hasil perkalian atau penjumlahan orang bodoh dan malas," katanya.

Victor menjelaskan bahwa faktor kemiskinan selain dua faktor diatas juga tingginya angka kelahiran atau kehamilan pada keluarga miskin yang tidak terkendali dengan baik.

Selain itu menurut Victor karena adanya pasangan yang hubungannya tidak disetujui oleh keluarga akibat alasan adat, walaupun sudah mempunyai anak dari hasil hubungan mereka hingga membuat anak yang telah lahir terlantar dan tidak sehat. "Kalau miskin sehat baik, karena hamil takut orang tua lalu pergi di tim doa, dukun, gugur syukur, tidak gugur keluarlah anak yang tidak sehat," katanya.

Viktor meminta agar bupati dan para kepala desa proaktif mengendalikan angka kelahiran di keluarga miskin dengan turun ke rumah-rumah mengecek dan mendata keluarga miskin agar bisa langsung diintervensi oleh pemerintah agar anak lahir dalam kondisi sehat tidak stunting.

"Buat (hubungan intim), sudah miskin, sudah tiga anak, tambah lagi satu, hidup terima bantuan, tapi tambah lagi. Ini harus kita kendalikan. Tolong kendalikan pertumbuhan penduduk khusus orang miskin, bagaimana caranya orang miskin, mau bikin (hubungan badan), tapi jangan ada hasil, tolong konsultasikan dengan tenaga medis," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur NTT juga mengharapkan agar Posyandu atau Pustu bisa menjadi one stop service dalam melayani keluarga miskin. "Pustu atau posyandu menjadi one stop service. Ibu-ibu kalau ke posyandu bawa bapak dan anak. Timbang berat badan, periksa, terlambat, atau tidak. Dengarnya lucu tapi perkara besar, cek tiap rumah. Kalau hamil tidak mampu, negara atau pemerintah harus intervensi sehingga pas anak lahir tidak terjadi stunting,"katanya.

Viktor meyakini  kalau angka kelahiran di tingkat orang miskin bisa dikendalikan dan meningkatkan pendidikan pada anak-anak sesuai arahannya niscaya 2027 angka kemiskinan bisa sekitar 6-8 persen. "Ini kalau bisa kita kendalikan, 2027, angka kemiskinan 6-8 persen. Juga pendidikan untuk anak terlebih bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan matematika, "pungkasnya. (OL-12)