Khofifah Akui Kasus Korona di Jatim Bisa Lampaui Jakarta

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan kasus covid-19 di daerahnya masih tinggi, terutama di Surabaya Raya. 

Segala upaya terus dilakukan untuk mengendalikan penyebaran dan anggaran yang terpakai sudah lebih dari Rp2 triliun.

Khofifah menyampaikan kondisi yang terjadi di daerahnya saat menyambut kedatangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (24/6). 

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan berkunjung ke Jawa Timur hari ini.

“Saya ingin menyampaikan, presentase orang tanpa gejala dan pasien dalam pengawasan untuk menjadi positif di Jatim di atas 40%. Kalau ini terjadi maka jumlah kasus positif yang ada di Jatim akan bisa melampaui DKI Jakarta,” jelas Khofifah.

Menurutnya, dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jatim, kasus yang tertinggi ada di Surabaya. Satu-satunya daerah yang berada di zona hijau adalah Kota Madiun.
   
"Kami berusaha keras untuk menekan penularan dan juga angka kematian. Kami berharap akan semakin banyak kabupaten/kota yang bisa berubah menjadi zona kuning atau bahkan hijau,” tandas Khofifah.
          

Gubernur Jatim menyampaikan terima kasih atas dukungan dan perhatian pemerintah pusat agar daerahnya bisa segera mengendalikan penyebaran covid-19. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memberikan dana talangan sebesar Rp10 miliar untuk bisa membuat pemerintah provinsi Jatim menangani wabah covid-19.
          
“Hari (Rabu) ini Menkes juga menyampaikan uang duka cita dari Presiden Joko Widodo kepada tiga dokter yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas masing-masing sebesar Rp300 juta,” tambah Khofifah.
  
Sementara, Ketua Gugus Tugas Doni Monardo meminta Gubernur Jatim mengendalikan betul potensi penularan. 

Terutama pengambilalihan secara paksa pasien atau jenasah yang diduga covid-19 akan membahayakan keselamatan masyarakat luas.
 
“Harus ada langkah khusus untuk menangani persoalan ini. Ibu Gubernur bisa meminta tokoh masyarakat dan juga tokoh agama untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan ada pengambilalihan pasien atau jenasah yang diduga covid-19. Itu sangat membahayakan dan berpotensi menimbulkan penyebaran,” kata Doni.
          
Ia juga meminta agar tempat isolasi mandiri didirikan di tingkat rukun warga atau rukun tetangga. Rumah sakit tidak akan mampu untuk bisa menangani seluruh warga untuk dirawat di sana.
 
Menkes Terawan membenarkan, rumah sakit seyogianya hanya untuk mereka yang kondisinya berat atau kritis saja. Untuk mereka yang gejalanya ringan dirawat di rumah atau di tempat penampungan lain selain rumah sakit.

“Kunci untuk bisa mencegah penyebaran covid-19 hanya bisa dilakukan menjalankan disiplin, disiplin, dan disiplin. Tidak ada yang lain. Sementara untuk menekan angka kematian, tidak bisa semua orang minta dirawat di RS, karena itu akan membuat petugas medis justru tidak mungkin menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Terawan. (OL-8).