Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
BANTUAN sosial (bansos) pangan tahap dua akan digelontorkan Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kota Cirebon, Jawa Barat. Kepala DPPKP Kota Cirebon, Yati Rohayati menjelaskan selama pandemi Covid-19 dinas yang dipimpinnya membagikan bantuan sosial (bansos) berupa beras seberat 15 kg.
"Bansos dialokasikan untuk tiga bulan yaitu April hingga Juni. Kami sudah selesai membagikan bansos tahap pertama. Bansos terakhir dibagikan beberapa hari yang lalu, ungkap Yati, Selasa (23/6).
Namun saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung. Dampaknya, menurut Yati juga masih dirasakan masyarakat Kota Cirebon.
Untuk itu, DPPKP Kota Cirebon sudah mengajukan kembali permohonan alokasi anggaran untuk bansos tahap kedua. Rencananya, bansos tahap kedua akan dibagikan selama tiga bulan yaitu terhitung mulai Juli hingga September 2020.
"Kita sudah ajukan permohonan anggaran dari belanja tak terduga (BTT) untuk bantuan cadangan pangan," ungkap Yati.
Ajuan tersebut, lanjut Yati bahkan sudah disetujui oleh Pemkot Cirebon. "Review rencana penggunaan anggaran bahkan sudah dilakukan oleh inspektorat," ungkap Yati.
Untuk nilainya, menurut Yati, sama dengan bansos tahap pertama. "Bansos ditujukan untuk 2.200 kelompok sasaran, sama dengan bansos tahap pertama. Bentukinya juaga sama yaitu beras seberat 15 kilogram," ungkap Yati.
Saat ditanyakan evaluasi penyaluran bansos tahap pertama, Yati mengungkapkan tidak ada kendala dalam pendistribusiannya. "Mengenai kualitas beras, memang sempat ditemukan yang kualitasnya kurang baik yaitu untuk penyaluran April, ungkap Yati. (R-1)
RIBUAN warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terdampak bencana banjir. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved