Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah akan mengeluarkan aturan mengenai boleh tidaknya menyelenggarakan hajatan dalam masa pandemi Covid-19. Hingga kini, Pemkab Banyumas memang belum mengeluarkan aturan tentang hal tersebut.
"Nantinya, akan ada surat keputusan (SK) Bupati mengenai aturan berkumpulnya orang. Untuk orang yang berkumpul dalam jumlah banyak tentu masih dilarang. Nantinya akan ada izinnya," jelas Bupati Banyumas Achmad Husein, Rabu (17/6).
Meski belum ada keputusan resmi, Husein mengatakan, jika ada 50 orang yang akan berkumpul, maka harus ada izin dari lurah atau kepala desa dan tetap harus menggunakan protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan jaga jarak. "Jika lebih dari 200 orang, maka perlu mendapat izin dari kecamatan. Kalau lebih dari 200 orang, maka perlu laporan ke bupati," ujar dia.
Permohonan izin tersebut tidak hanya untuk proses hajatan, melainkan juga untuk kegiatan lainnya yang mengumpulkan banyak orang seperti
pengajian atau rapat. "Pokoknya kalau akan menyelenggarakan acara harus
mendapat izin demi menekan angka Covid-19," katanya. (R-1)
Cuaca ekstrem di 24 wilayah Jawa Tengah, termasuk hujan lebat, angin kencang, dan gelombang 1,25–2,5 meter di perairan utara-selatan. Waspadai potensi bencana hidrometeorologi.
Tragedi pembacokan terjadi di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Semarang. Seorang penjaga toko buah nekat membacok 3 temannya di dalam rumah. Simak kronologinya!
Amat menyebut, pelaku diduga hanya satu orang dan tidak turun dari sepeda motor. Ciri-ciri pelaku memiliki tinggi sekitar 170 sentimeter dengan postur tubuh sedang.
Mabes Polri membeberkan skema pembiayaan 1.179 SPPG dari koperasi, bank Himbara, hingga YKB. Pembangunan dapur MBG juga direncanakan menjangkau wilayah 3T.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menegaskan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 dan akan memberikan diskon PKB sebesar 5%.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved