Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sebesar 77,5 persen meskipun berlangsung pada masa pandemi korona. Target ini lebih tinggi dibandingkan pilkada langsung pertama Kota Surakarta yang hanya 76 persen.
"Ya meski dalam suasana pandemi korona, kita pasang target partisipasi pemilih bisa mencapai 77,5 persen atau lebih tinggi dibandingkan Pilkada langsung pertama (2005) yang mencapai 76 persen," tegas Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti menjawab mediaindonesia.com usai melantik dan mengukuhkan 162 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersebar di 54 kelurahan se-kota Surakarta, Senin (15/6) sore.
Dia meyakini, berkaca dan belajar dari Pemilu Korsel yang sukses pada masa pandemi Korona, diharapkan Pemilihan Walikota 2020 di Kota Bengawan ini juga akan memiliki partisipasi tinggi, melalui kerja keras seluruh penyelenggara pemilu.
Nurul menambahkan, bersamaan dengan dilantiknya 162 PPS di 54 kelurahan secara daring, serta diaktifkannya kembali tugas Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), maka seluruh tahapan Pilkada 2020 akan berjalan sesuai perundangan yang ada.
Usai dilantik, PPS akan langsung bekerja keras melakukan tugas tugas strategisnya, seperti melakukan verifikasi faktual terhadap suara dukungan untuk pasangan perseorangan yang sudah lolos verifikasi administrasi.
"Nanti pada 22 Juni, PPS sudah menerima formulir B1KWK tentang syarat dukungan pasangan Bajo yang sudah lolos verifikasi administrasi, untuk ditindaklanjuti pada verifikasi faktual (verfak). Dari pasangan perseorangan BaJo, sudah menyerahkan dukungan (B1KWK). Yang sudah lolos memenuhi verifikasi administrasi ada 36 ribu berapa, nanti hasil verfak harus memenuhi minila jumlah 35.152 dukungan," papar Nurul. (OL-13)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved