Warga Blokade Jalan Tolak Rapid Test

UPAYA Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan menekan wabah dengan mengadakan rapid test covid-19 secara massal masih terkendala banyak hal. Bahkan upaya yang dilakukan Pemkot Makassar mendapat penolakan di sejumlah wilayah. Warga memasang spanduk dan memblokade jalan agar petugas tidak masuk ke wilayah mereka untuk melakukan rapid test. 

Pasalnya jumlah kasus di Kota Makassar sangat tinggi dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Dari 2.014 kasus Covid-19 di Sulsel, sebanyak 1.024 kasus itu adanya di Kota Makassar, disusul Kabupaten Luwu Timur sebanyak 259 kasus dan 145 kasus di Kabupaten Gowa. Sayangnya upaya yang dilakukan Pemerintah kota Makassar mendapat penolakan di sejumlah wilayah. Warga memasang spanduk, bahkan memblokade jalan agar petugas tidak masuk ke wilayah mereka melakukan rapid test.

Ada yang menulis, "Kami...! tidak butuh rapid test. Jangan korbankan kami berhentilah sandiwara. Dan masih banyak spanduk lainnya yang berisikan seruan serupa yang intinya menolak rapid test."

Banyak alasan mereka menolak rapid test. Ada yang  takut nanti hasilnya reaktif dan terpaksa harus diisolasi. Ada juga yang tidak percaya dengan hasil rapid test, bahkan dianggap sebagai lahan bisnis. 

"Sekarang saja banyak warga tidak korona ji, tapi dikoronakan," kata Maryam, warga Jalan Adipura dengan ketus.

Meski demikian, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Azikin  mengatakan, jika warga  melakukan penolakan rapid test itu, justru warga di kecamatan yang tidak ditetapkan sebagai episentrum.

"Sebenarnya rapid test massal yang dilakukan pemerintah kota sudah selesai. Karena hal itu hanya berlangsung dua hari saja, pada Jumat dan Sabtu lalu. Kecamatan Bontoala dan Makassar yang melakukan penolakan rapid itu tidak masuk pada lima kecamatan episentrum yang ditetapkan untuk di-tracing," sebut Naisyah, Selasa (9/6).

Naisyah menjelaskan rapid tahap awal sebelumnya dilakukan pada lima kecamatan dan tahap kedua di enam kecamatan. Penetapan episentrum ini berdasarkan jumlah kasus positif yang tertinggi terjadi di wilayah itu. Lima kecamatan itu, Panakkukang, Rappocini, Tamalate, Biringkanayya dan Tallo.

"Tidak semua kelurahan atau RT/RW jugq dilakukan rapid. Tetapi hanya pada titik-titik yang ditemukan ada kasus positif hasil konfirmasi laboratorium PCR. Ada kasus positif, berarti di situ ada virus. Kita akan melakukan rapid, menyisir di sekitarnya. Mulai dari serumahnya, kemudian kontak-kontak yang ditemui sehingga kita bisa melakukan deteksi secara dini," urai Naisyah.

Saat ini klaim Naisyah, pihaknya juga secara rutin memberi informasi berupa edukasi ke masyarakat menggunakan mobil halo-halo dua kali setiap hari, pada pukul 09.00 dan pukul 15.00 Wita.

"Puskesmas juga diminta terus berkordinasi ke camat hingga pelibatan RT/RW memberi pemahaman sehingga masyarakat menyadari pentingnya rapid test. Sementara rapid test sendiri tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat yang belum terjangkit dari orang-orang yang terkonfirmasi positif," lanjut Naisyah.

baca juga: Kabupaten Simalungun Kini Miliki Lab Uji Swab Covid-19

Ia pun membantah isu yang menyatakan rapid test yang dilakukan sebagai lahan bisnis. Karena menurutnya rapid test yang digunakan dari pemerintah provinsi sebanyak 20 ribu yang bersumber dari sumbangan pihak swasta.

"Tidak ada yang dibeli. Dimana bisnisnya? Tenaga kesehatan kita yang turun melakukan rapid juga tidak ada yang dibayar sama sekali, karena sudah tupoksi mereka sebagai petugas laboratorium yang ada di Puskesmas," tutup Naisyah. (OL-3)