Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menyatakan telah menyalurkan bantuan sosial terhadap sekitar 900 ribu kepala keluarga (KK) yang masuk kategori rawan miskin baru akibat pandemi virus korona (covid-19). Para penerima bantuan itu merupakan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota, namun kini perekonomiannya terkendala penyebaran Covid-19.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Arifin Soedjayana mengatakan, pihaknya menargetkan 1,6 juta KK yang akan mendapat bantuan sebesar Rp500 ribu selama empat bulan itu. "Penyaluran bansos dari pemprov sudah hampir 900 ribu," katanya di Bandung, Rabu (3/6).
Dia mengakui adanya keterlambatan dalam penyaluran bantuan tersebut karena terkendala pendataan yang belum sempurna. Namun, menurut dia saat ini inventarisasi KK yang berhak menerima sudah selesai sehingga penyalurannya pun akan segera rampung.
"Sekarang pendataan selesai. Insya Allah penyaluran selesai sesuai target. 8 Juni ini diharapkan sudah selesai semuanya," paparnya.
Selain untuk warga Jawa Barat yang sudah memiliki identitas penduduk setempat, dia memastikan bantuan sosial inipun akan diberikan bagi warga pemilik KTP luar Jawa Barat. "Pendatang juga akan diberi bantuan asal sudah terdata di RT/RW," ujarnya.
Dia menjelaskan, setiap KK penerima manfaat akan mendapatkan uang tunai Rp150 ribu dan sembako senilai Rp350 ribu yang terdiri dari beras, mie instan, gula, vitamin, dan telur. Ia juga memastikan beras yang diberikan kepada masyarakat ini merupakan kualitas premium dan bukan hasil impor.
Terkait ketersediaan pangan di Jawa Barat secara keseluruhan, menurutnya pun masih dalam kondisi aman. Dia mencontohkan, stok beras saat ini berada di angka 500 ribu ton sehingga aman untuk memenuhi kebutuhan empat bulan ke depan. (R-1)
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved