Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menyatakan telah menyalurkan bantuan sosial terhadap sekitar 900 ribu kepala keluarga (KK) yang masuk kategori rawan miskin baru akibat pandemi virus korona (covid-19). Para penerima bantuan itu merupakan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota, namun kini perekonomiannya terkendala penyebaran Covid-19.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Arifin Soedjayana mengatakan, pihaknya menargetkan 1,6 juta KK yang akan mendapat bantuan sebesar Rp500 ribu selama empat bulan itu. "Penyaluran bansos dari pemprov sudah hampir 900 ribu," katanya di Bandung, Rabu (3/6).
Dia mengakui adanya keterlambatan dalam penyaluran bantuan tersebut karena terkendala pendataan yang belum sempurna. Namun, menurut dia saat ini inventarisasi KK yang berhak menerima sudah selesai sehingga penyalurannya pun akan segera rampung.
"Sekarang pendataan selesai. Insya Allah penyaluran selesai sesuai target. 8 Juni ini diharapkan sudah selesai semuanya," paparnya.
Selain untuk warga Jawa Barat yang sudah memiliki identitas penduduk setempat, dia memastikan bantuan sosial inipun akan diberikan bagi warga pemilik KTP luar Jawa Barat. "Pendatang juga akan diberi bantuan asal sudah terdata di RT/RW," ujarnya.
Dia menjelaskan, setiap KK penerima manfaat akan mendapatkan uang tunai Rp150 ribu dan sembako senilai Rp350 ribu yang terdiri dari beras, mie instan, gula, vitamin, dan telur. Ia juga memastikan beras yang diberikan kepada masyarakat ini merupakan kualitas premium dan bukan hasil impor.
Terkait ketersediaan pangan di Jawa Barat secara keseluruhan, menurutnya pun masih dalam kondisi aman. Dia mencontohkan, stok beras saat ini berada di angka 500 ribu ton sehingga aman untuk memenuhi kebutuhan empat bulan ke depan. (R-1)
RIBUAN warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terdampak bencana banjir. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved