Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DI tengah upaya pemerintah pusat dan daerah memastikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 dengan terus mengucurkan berbagai bantuan, dua perangkat desa malah memanfaatkan bantuan bagi warga untuk kepentingan sendiri.
Kedua perangkat Desa Banpres, Kecamatan Tuan Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, itu akhirnya ditangkap polisi karena memotong bantuan untuk masyarakat yang berasal dari dana desa. Mereka ialah Ahmad Mudori, 33, dan Efendi, 40.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Musi Rawas Ajun Komisaris Besar Efrannedy mengatakan keduanya sehari-hari bertugas sebagai kepala Dusun I dan anggota BPD. Peristiwa terjadi pada 21 Mei lalu saat mereka bertugas menyalurkan uang bantuan langsung tunai (BLT) kepada 23 keluarga di Dusun I. Setiap keluarga menerima bantuan Rp600 ribu.
“Tapi setelah pembagian itu keduanya kembali menemui warga dan meminta menyerahkan uang Rp200 ribu dengan alasan untuk biaya administrasi,” jelasnya.
Warga yang kesal lantaran bantuannya dipotong kemudian melaporkan masalah itu kepada kepolisian hingga keduanya kemudian ditangkap. Berdasarkan laporan, Mudori dan Efendi sudah mengumpulkan potongan dari 18 keluarga dengan nilai Rp3,6 juta. “Dari kedua pelaku disita barang bukti uang Rp3,6 juta. Menurut pengakuan mereka, hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri,” ujar Kapolres.
Sementara itu, seorang bocah berumur 10 tahun penerima bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah pusat, Alfred Yohanes Soge, warga Desa Aransina, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mengaku bahagia. Bantuan yang diterimanya melalui kantor pos setempat itu akan ia gunakan untuk membeli peralatan sekolah.
Sejak orangtuanya merantau lebih dari lima tahun, murid kelas 3 SD Inpres Lewokoliia itu tinggal bersama kakeknya yang seorang petani. Ia dan sang kakek setiap hari kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, apalagi untuk membeli kebutuhan sekolah. (DW/FB/N-1)
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved