Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
SEJUMLAH sopir pengangkut ikan asal Kabupaten Sikka mengaku diperlakukan secara tidak manusiawi oleh petugas pos jaga covid-19 di Paubuku-Wolorowa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Mereka telah bersepakat akan melakukan penyanderaan terhadap mobil milik Pertamina yang mengantarkan bahan bakar minyak ke Kabupaten Ngada.
Salah satu sopir ikan asal Kabupaten Sikka, Lambertus Sino mengatakan, ia bersama rekan sopir lainnya kecewa dengan ulah petugas di pos jaga covid-19 di Paubuku-Wolorowa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Penyebabnya para petugas melakukan kekerasan terhadap mereka.
"Mobil mereka dilarang melintas oleh petugas di pos jaga Covid-19 Paubuku-Wolorowa. Padahal, mereka sudah melengkapi seluruh dokumen seperti,surat keterangan rapid test, surat jalan dari Dinas Perhubungan Sikka, dan surat dari Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur tempat mereka mengambil ikan. Tetapi saja, mereka tidak diizinkan melintas oleh petugas," jelas dia, Senin (1/6).
Lantaran tidak diizinkan melintas, mereka terpaksa harus menyalin muatan ikannya ke mobil lain yang ada di Ngada. Namun harus mengeluarkan uang sebesar Rp1 juta agar bisa dibawa ke perbatasan Ngada-Manggarai. Selanjutnya, kata Lambertus, ada beberapa sopir ikan mengalami kekerasan dilakukan oleh petugas keamanan baik polisi maupun Satpol PP di Ngada yang menjaga perbatasan.
"Kita memiliki dokumen lengkap. Tetapi, mobil ikan asal Sikka dilarang melintas di Ngada. Kami kecewa sekali dibuat begini," ujar dia
"Seluruh teman-teman sudah sepakat. Kalau tidak ada solusi dari pemerintah, kita akan tahan mobil Pertamina yang ada di Sikka tidak boleh antar BBM ke Ngada," ancamnya
Lambertus menegaskan, apapun resiko nantinya, sejumlah sopir ikan di Sikka sudah siap menanggungnya. Bahkan, katanya, akan menggerakan seluruh mobil ikan untuk memblokade jalan di Kantor Pertamina yang ada di Sikka.
"Khusus mobil Pertamina yang antar BBM ke kabupaten lain kita izinkan. Tetapi mobil Pertamina yang antar BBM ke Ngada kita tidak izinkan ke luar dari Sikka," tegas Lambertus.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Frengky sopir ikan asal Kabupaten Sikka. Ia mengaku, seluruh mobil ikan asal Kabupaten Sikka tidak diizinkan melintas di Ngada. Ia bersama rekan sopir lainnya disuruh pulang kembali ke Kabupaten Sikka.
"Kami ini jadi bingung sendiri. Di pos jaga yang ada di Paubuku-Wolorowa ini masih dipasang portal. Padahal Gubernur NTT telah meminta seluruh kepala daerah untuk membongkar seluruh portal yang dipasang. Ini jalan negara ko, kami dilarang melintas. Mobil kita ini hanya melintas untuk antar ikan ke Kabupaten Manggarai. Tetap saja kami tidak izinkan melintas," ungkap Frengky.
baca juga: Grup WA Brebes Bagi Masker Setelah Ditemukan Banyak Warga Abai
Kadis Perhubungan Kabupaten Ngada, Dominikus Bobi saat dihubungi mediaindonesia.com mengatakan dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Ngada, untuk mobil dari luar yang ingin melintas ke Kabupaten Ngada wajib mengantongi surat jalan dan surat keterangan sehat dari kabupaten asalnya.
"Kita tidak pernah melarang mobil ikan untuk masuk di Ngada. Kita ini juga selalu diingatkan oleh Bupati Ngada agar tidak terapkan aturan ganda di perbatasan. Itu pasti ulah oknum. Saya tegaskan kembali yang kita utamakan dalam penanganan covid-19 di Ngada itu harus mengantongi surat keterangan yang dikeluarkan oleh kabupaten asalnya," tegas Dominikus Bobi. (OL-3)
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengumumkan pengiriman 10.000 pasukan Garda Nasional ke perbatasan utara guna mengurangi aliran fentanyl ke Amerika Serikat.
Pemerintahan Presiden Trump keluarkan memo yang mengancam menuntut pejabat negara dan lokal yang menentang kebijakan imigrasi federal.
Presiden Donald Trump umumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan Amerika Serikat dan mengarahkan Departemen Pertahanan mengerahkan lebih banyak pasukan.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia berhadapan dengan banyak masalah dengan negara-negara lain. Ini secuplik masalah yang dihadapi.
Pemerintah memilih Provinsi Kalimantan Barat pada Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan Tahun 2024 untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara itu.
UPAYA TNI menempatkan prajurit di perbatasan negara dinilaii perlu mendapat dukungan,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved