Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOORDINATOR Wilayah 1 Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gito M Pardede mengungkapkan dari hasil penelusuran GMKI terhadap pembagian sembako dalam program jaring pengaman sosial di Sumatra Utara ada dugaan kecurangan. Ia menyebutkan masih ditemukan paket sembako dengan harga tidak sesuai dengan ukuran. Pernyataan itu terkait dengan temuan bansos yang dibagikan di Kabupaten Simalungun, jumlahnya dikurangi.
"Kondisi semakin sulit, penggunaan anggaran tahap pertama sekitar Rp500 miiar sudah diturunkan. Namun kami masih melihat bantuan untuk masyarakat akibat covid-19 dikurangi sampai puluhan ribu per paketnya," kata Gito di Pematangsiantar, Jumat (22/5).
Ia menyebutkan saat menyalurkan bansos dari GMKI sembari mengecek bansos pemberian pemerintah, ditemukan setiap paket sembako disunat Rp25.000-Rp40.000.
"Volumenya tidak pas atau dikurangi timbangannya," kata Gito.
Aktivis pemuda Kristen ini menyebut bahwa harga setiap paket sembako tidak sesuai dengan ukuran setiap itemnya. Gito menilai setiap paket sudah dikurangi volumenya.
"Kalau bantuan dari pemerintah masih kita temukan itu di lapangan, kita sembari mendistribusikan bantuan dari GMKI juga check paketan sembako dari pemerintah yang diterima masyarakat. Saya rasa ini mainan yang pegang proyek dan kontraktornya (penyedia sembako). Kalau dihitung lagi ada keuntungan sekitar Rp25.000-Rp40.000 setiap paket. Ya karena dikurangi tadi volumenya atau timbangannya enggak pas."
baca juga: Relawan Satgas Covid-19 Kota Sorong Dapat Perlindungan Sosial
Gito meminta Pemerintah Provinsi Sumut menarik semua bantuan tersebut dan harus dilakukan pengecekan kembali isi dan ukuran (volume) di tiap paketannya. Ia juga meminta agar pemerintah transparan dalam pengelolaan anggaran Bansos dimasa penanganan Covid-19 ini. Pemprovsu juga perlu mengawasi proses pengepakan paket sembako agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. (OL-3)
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved