Kejati dan BPKP Awasi Penggunaan Dana Covid-19 NTT

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mengawal distribusi anggaran untuk penanganan virus korona (covid-19).

Pengawalan dari aparat kejaksaan bertujuan mencegah timbulnya tindak pidana korupsi anggaran covid-19 sebesar Rp286 miliar. Anggaran sebesar itu merupakan realokasi APBD NTT 2020.

"Sejak awal, kita sudah menyiapkan kelembagaan yang baik untuk mengawasi penanganan bantuan akibat covid-19," kata Gubernur NTT Viktor Laiskodat seusai Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemprov NTT, Kejati NTT dan BPKP NTT, Senin (11/5). Disaksikan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore bersama seluruh bupati melalui video conference.

Setelah dikawal Kejati dan BPKP, Laiskodat berharap pengunaan dana covid-19 tidak menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, karena bisa  kepala daerah serta semua orang yang terlibat di dalam distribusi dana tersebut.

Baca Juga: BPK Minta Dampak Covid-19 Diatasi dengan Prinsip Kehati-Hatian

"Saya berharap nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti secara konkret di tingkat kabupaten dan  kota sehingga tidak ada kesalapahaman. Harus dipastikan agar masyarakat penerima adalah mereka yang betul-betul pantas dan layak untuk mendapatkannya," katanya.

Nota kesepahaman itu juga menjadi acuan bagi gugus tugas covid-19 di kabupaten dan kota terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

"Ini  jadi pedoman  kerja sama dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas masing-masing pihak. Juga sebagai upaya untuk efektifitas dan akuntabilitas penanggulangan dan pencegahan Covid 19 di NTT sehingga diperoleh hasil optimal bagi masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan," tambah  Kepala Biro Hukum Setda NTT Alexon Lumba. Nota kesepahaman ini berkahir pada 31 Desember 2020. (OL-13)

Baca Juga: Pegang Izin Kemenperin, 262 Perusahaan di Jakarta Langgar PSBB