Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Gresik dan Sidoarjo dipastikan diperpanjang hingga 25 Mei
2020.
Keputusan itu diambil setelah Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa melakukan rapat dengan tiga kepala daerah yang mewakili Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik dalam rapat evaluasi PSBB tahap pertama di Gedung Negara Grahadi, kemarin.
"Berdasarkan telaah dari para pakar epidemologi tentang penyebaran covid-19, sebanyak 70 persen orang terinfeksi covid-19, proses infeksinya bisa tetap bergerak di atas 14 hari," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi Surabaya.
Setelah ditelaah secara epidemiologi ternyata 14 hari PSBB di Surabaya Raya dinilai belum cukup untuk menjamin berhentinya penyebaran covid-19.
"Selain itu, dari telaah, pakar epidemiologi terkait PSBB tahap pertama ini, maka mereka bersepakat dan setuju akan ada perpanjangan PSBB di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo," lanjutnya.
Ia mengatakan keputusan untuk memperpanjang masa PSBB tersebut diambil setelah melihat hasil kajian epidemiologi yang menunjukkan pola penyebaran covid-19 di Surabaya Raya masih tinggi terutama untuk daerah Kota Surabaya.
Berdasarkan kajian yang sama disebutkan bahwa sebagian pasien yang terjangkit covid-19 memiliki masa penularan lebih dari 14 hari.
"Hanya 30 persen orang-orang yang positif covid-19 yang masa penularannya 14 hari. Lalu, 35 persen yang lain bahkan bisa menularkan hingga 21 hari. Selain itu, ada 15 persen orang yang terinfeksi covid-19 masa penularannya mencapai 28 hingga 30 hari," papar Khofifah.
Fakta lain yang menjadi alasan perpanjangan PSBB adalah belum tercapainya semua indikator keberhasilan PSBB sebagaimana dicantumkan dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.
Menurut Khofifah, yang belum tercapai adalah penurunan jumlah kasus konfirmasi covid-19, penurunan angka kematian kasus covid-19, dan tidak ada penyebaran ke area wilayah baru atau terjadinya transmisi lokal.
Khofifah menerangkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim, pelaksanaan PSBB Gresik dan Sidoarjo relatif berhasil jika terjadi penurunan tren persebaran
penularan covid-19.
Baca juga: Siskamling Tekan Kejahatan di Bulan Ramadan
Sementara, Kota Surabaya masih perlu kerja keras lagi karena terus mengalami peningkatan jumlah pasien positif covid-19.
"Karena memang PSBB bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Kalau masyarakatnya kurang patuh dan disiplin, sekali pun diperpanjang lagi, maka jumlah pasien akan tetap bertambah," imbuhnya.
Maka dari itu, nantinya pada masa perpanjangan PSBB akan diikuti dengan penindakan secara tegas
bagi para pelanggar.
Pada PSBB pertama, Pemprov Jatim dan penegak hukum masih memberlakukan fase edukasi dan imbauan serta penindakan kepada warga.
Fase tersebut sudah selesai, warga yang melanggar akan langsung ditindak. Kunci agar PSBB berhasil adalah warganya harus disiplin, harus patuh, dan jangan menyepelekan penyebaran covid-19.
"Penindakan akan lebih nampak di PSBB tahap kedua yang berupa pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran PSBB. Mereka yang melanggar tidak akan mendapatkan perpanjangan SIM selama 6 bulan ke depan, begitu juga saat mengurus SKCK," pungkasnya. (OL-14)
KPK juga terus meminta media untuk memberitakan kasus korupsi, agar pejabat takut apabila ingin memakan uang rakyat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro.
Keberkahan Jawa Timur akan terwujud apabila seluruh masyarakat dapat menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Selain fokus pada kemacetan, faktor keselamatan pengemudi juga menjadi prioritas.
Pemasangan EWS yang berlangsung selama sepekan terakhir ini dilakukan berkolaborasi dengan tim BPBD setempat.
Gubernur Khofifah menyatakan MoU ini menjadi fondasi penting dalam penerapan pidana kerja sosial yang manusiawi, produktif, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved