Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBERLAKUAN Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatra Barat (Sumbar) di pos perbatasan Sumbar-Riau, belum berjalan optimal. Hingga 23 April, belum ada pengurangan orang datang memasuki Sumbar dari Riau. Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit menyayangkan peraturan PSBB belum berjalan maksimal ini.
Ia yang melakukan pemantauan pelaksanaan pengawasan penanganan covid 19 di Pos Perbatasan Sumbar-Riau di Nagari Tanjung Balik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, kabupaten Limapuluh Kota, melihat masih ada kendaraan bis penumpang yang muatannya 60 orang. Padahal dalam peraturan PSBB, penumpang bus harus 50% dari jumlah bangku yang tersedia.
"Kita melihat ada 97 orang penumpang yang datang dari Malaysia masuk Sumbar dan mereka akan menyebar di berbagai daerah di Sumatra Barat. Seharusnya penumpang bis tersebut diturunkan separuh sesuai aturan penerapan PSBB. Kesiapan petugas dan sarana tenda belum ada," ujar Nasrul Abit, Jumat (24/4).
Nasrul mengatakan, saat ini pihaknya masih lakukan pembinaan lapangan termasuk kepada orang yang datang namun ke depan petugas mesti bertindak tegas.
"Kita berharap dengan diterapkannya PSBB ini merupakan percepatan bagaimana penyebaran covid-19 ini dapat selesai. Pengawasan pintu masuk merupakan hal penting dalam antisipasi penyebaran covid-19, terutama bagi penumpang dari daerah pendemi covid-19," ujar Nasrul Abit.
Nasrul Abit juga katakan saat ini setiap orang masuk mereka kita jadikan Orang Dalam Pantau (ODP). Maka mereka wajib melaporkan diri ditempat tinggal mereka dan isolasi mandiri dirumah selama 14 hari.
"Namun yang terpenting adalah semua orang masuk ke Sumbar terinvetarisasi dengan jelas ke mana tujuan mereka. Petugas pemantau daerah juga diharapkan melakukan pemantauan terhadap orang yang baru masuk di daerah masing-masing. Dari Pos check point meneruskan laporan warga mana-masa saja yang telah masuk di daerah tujuan penumpang tersebut," tandasnya.
baca juga: Penyekatan Pemudik di Jawa Tengah Mulai Diaktifkan
Dan saat ini 74 orang penumpang dari Malaysia hari ini telah ditempatkan dikarantina di STPD Baso.
"Mereka kita beri makan, juga ada ada 18 tenaga medis dan petugas keamanan. Mudahan-mudahan dengan karantina ini dapat mengantisipasi penyebaran covid-19, karena kita tidak tahu apakah mereka membawa virus tersebut atau tidak," ungkap Nasrul Abit. (OL-3)
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved