Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PEMBERLAKUAN Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatra Barat (Sumbar) di pos perbatasan Sumbar-Riau, belum berjalan optimal. Hingga 23 April, belum ada pengurangan orang datang memasuki Sumbar dari Riau. Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit menyayangkan peraturan PSBB belum berjalan maksimal ini.
Ia yang melakukan pemantauan pelaksanaan pengawasan penanganan covid 19 di Pos Perbatasan Sumbar-Riau di Nagari Tanjung Balik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, kabupaten Limapuluh Kota, melihat masih ada kendaraan bis penumpang yang muatannya 60 orang. Padahal dalam peraturan PSBB, penumpang bus harus 50% dari jumlah bangku yang tersedia.
"Kita melihat ada 97 orang penumpang yang datang dari Malaysia masuk Sumbar dan mereka akan menyebar di berbagai daerah di Sumatra Barat. Seharusnya penumpang bis tersebut diturunkan separuh sesuai aturan penerapan PSBB. Kesiapan petugas dan sarana tenda belum ada," ujar Nasrul Abit, Jumat (24/4).
Nasrul mengatakan, saat ini pihaknya masih lakukan pembinaan lapangan termasuk kepada orang yang datang namun ke depan petugas mesti bertindak tegas.
"Kita berharap dengan diterapkannya PSBB ini merupakan percepatan bagaimana penyebaran covid-19 ini dapat selesai. Pengawasan pintu masuk merupakan hal penting dalam antisipasi penyebaran covid-19, terutama bagi penumpang dari daerah pendemi covid-19," ujar Nasrul Abit.
Nasrul Abit juga katakan saat ini setiap orang masuk mereka kita jadikan Orang Dalam Pantau (ODP). Maka mereka wajib melaporkan diri ditempat tinggal mereka dan isolasi mandiri dirumah selama 14 hari.
"Namun yang terpenting adalah semua orang masuk ke Sumbar terinvetarisasi dengan jelas ke mana tujuan mereka. Petugas pemantau daerah juga diharapkan melakukan pemantauan terhadap orang yang baru masuk di daerah masing-masing. Dari Pos check point meneruskan laporan warga mana-masa saja yang telah masuk di daerah tujuan penumpang tersebut," tandasnya.
baca juga: Penyekatan Pemudik di Jawa Tengah Mulai Diaktifkan
Dan saat ini 74 orang penumpang dari Malaysia hari ini telah ditempatkan dikarantina di STPD Baso.
"Mereka kita beri makan, juga ada ada 18 tenaga medis dan petugas keamanan. Mudahan-mudahan dengan karantina ini dapat mengantisipasi penyebaran covid-19, karena kita tidak tahu apakah mereka membawa virus tersebut atau tidak," ungkap Nasrul Abit. (OL-3)
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved