Pemkab Cianjur Siapkan Dana Sewa Tempat Karantina Pasien Covid-19

PASIEN dalam pengawasan (PDP) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, hingga saat ini masih bisa tertampung di RSUD Sayang maupun RSUD Cimacan karena jumlahnya yang relatif masih sedikit. Namun, Pemkab Cianjur mewaspadai potensi terjadinya lonjakan jumlah PDP sehingga akan diambil langkah menyewa fasilitas bangunan sebagai tempat karantina atau isolasi.

Pelaksana Tugas Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengaku sudah menyiapkan anggaran penyewaan bangunan yang akan dijadikan tempat karantina seandainya terjadi lonjakan. Anggaran tersebut berasal dari hasil re-focussing APBD.

"Penanganan pasien hingga saat ini masih di RSUD karena jumlahnya relatif sedikit. Tapi, kalau kemudian hari yang terindikasi virus korona ini, kita akan sewa rumah-rumah, hotel, atau vila. Anggarannya pun itu sudah disiapkan," terang Herman, Senin (13/4).

Anggaran penyewaan tempat untuk karantina atau isolasi seandainya terjadi lonjakan jumlah pasien termasuk dari nilai Rp100 miliar yang disiapkan Pemkab Cianjur dalam penanganan covid-19. Rincian anggaran sebesar Rp100 miliar itu terdiri dari efisiensi belanja langsung perangkat daerah di antaranya surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan rapat perangkat daerah senilai Rp10,2 miliar, SPPD DPRD Kabupaten Cianjur sebesar Rp2 miliar, efisiensi proyek-proyek fisik pada perangkat daerah senilai Rp30,5 miliar, program Cianjur Ngawangun Lembur (CNL) yang tinggal tersisa di 15 desa sebesar Rp300 juta, pergeseran kegiatan perangkat daerah pada rumah sakit dan puskesmas sebesar lebih kurang Rp21 miliar.

Selanjutnya me-reposting penyertaan modal Bank BJB sebesar Rp5 miliar, belanja bagi hasil pajak desa senilai Rp8,4 miliar, efisiensi hibah dan bantuan sosial senilai Rp4 miliar dan pergeserannya sebesar Rp8,4 miliar, kesediaan kas sebesar Rp10,1 miliar.

Alokasi anggaran sebesar Rp100 miliar itu peruntukannya bagi penanganan kesehatan sebesar Rp68.230.000.000. Rincian kegiatannya untuk sarana dan prasarana kesehatan terdiri dari pengadaan alat pelindung diri (APD), masker, hand sanitizer, sarung tangan, vitamin, dan lainnya. Termasuk di dalamnya fasilitas kesehatan berupa kamar isolasi, tempat tidur pasien, ventilator, rapid test, insentif bagi tenaga medis, personel pengamanan, relawan, pendampingan, serta pemulasaraan. 

Selain itu,  anggarannya juga dialokasikan untuk penyemprotan disinfektan, penyewaan tempat-tempat sebagai rumah singgah untuk isolasi, pemeriksaan laboratorium, pengadaan alat dan evakuasi, kantong plastik mayat, tandu, serta peti mati. Sedangkan pada sektor ekonomi kemasyarakatan di antaranya dialokasikan untuk penyediaan cadangan pangan berupa pembelian gabah dari para petani dan pengadaan kebutuhan bahan pokok senilai Rp22.370.000.000 serta penyiapan social safety net atau jaring pengaman sosial sebesar Rp9,4 miliar.

"Apabila sampai akhir kita (Cianjur) masih tetap berada pada zona hijau, anggaran tersebut (penyewaan tempat) tidak akan terpakai. Maka akan kami kembalikan lagi sesuai peruntukan semula," jelas Herman.

baca juga: Pemda di Kalsel Siapkan Jaring Pengaman Sosial

Herman tak memungkiri saat ini Kabupaten Cianjur cenderung dikepung wilayah yang sudah dinyatakan zona merah. Berbagai langkah dan upaya dilakukan agar Cianjur tak dinyatakan sebagai zona merah. (OL-3)