Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 2.869 buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah percepat pendataan untuk mendapat kartu prakerja.
‘’Dalam dua hari saja sudah dilaporkan ke saya ada 2.869 buruh di PHK dan 454 dirumahkan,’’ kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (6/4).
Dampak dari covid-19 ini, demikian Ganjar Pranowo, cukup besar sehingga dikeluarkan anggaran Rp1,4 triliun untuk penanganan korona dan Rp1 triliun diantaranya untuk jaring pengaman ekonomi serta sokongan dari Kartu Pra Kerja yang diluncurkan bulan ini.
Pemerintah pusat telah menyiapkan program Kartu Pra Kerja, ujar Ganjar, maka hal itu dapat dimanfaatkan oleh para pejerja yang terkena PHK dan Jawa Tengah mendapatkan 241.705 kartu.
‘’Silakan nanti teman-teman bisa mendaftar," imbuhnya.
Agar semua program dapat berjalan, lanjut Ganjar Pranowo, maka segera dikakukan pendataan secepatnya, langkah ditempuh adalah denfan meminta pemeritah kabupaten/kota segera bergerak lakukan sisialisasi dan pendataan.
‘’Pemegang kartu akan mendapat fasiliras dengan total Rp3,5 juta yakni terbagi Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, survai Rp50 ribu sebanysk empat kali dan pelatihan daring Rp1 juta,’’ kata Ganjar Pranowo. (OL-2)
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved