Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA pengemplang uang rakyat terus memenuhi kamar-kamar di bui. Yang terbaru, M Tahir Rahman, koruptor dana revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Jambi, yang harus menginap hingga lima tahun ke depan.
Saat menilap uang negara, Tahir tercatat sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Jambi. Dana yang ia gunakan untuk kepentingan pribadinya mencapai Rp1 miliar lebih.
Kemarin, hukuman 5 tahun penjara dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi. Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang meminta terdakwa dihukum 8,5 tahun penjara.
Proyek Revitaliasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi ditalangi dana APBN 2016. Nilai proyeknya mencapai Rp51 miliar.
Pekerjaan proyek itu sempat mangkrak dan diusut Polda Jambi. Selain Tahir, jaksa juga menyeret sejumlah rekanan, di antaranya Tedrisyah, subkontraktor yang mengerjakan proyek.
Kemarin, ia divonis 6 tahun penjara. Kerugian negara akibat ulahnya mencapai Rp2,3 miliar. Terdakwa lain ialah Bambang Marsudi yang divonis 6,5 tahun, juga Johan Arifin Muba serta Mulyadi yang sama-sama dihukum 5 tahun 10 bulan.
Di Palembang, Sumatra Selatan, kasus suap mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, berlanjut di pengadilan negeri, kemarin. Dua saksi diajukan terdakwa, yakni Iwan Kurniawan, seorang relawan dan Dodi Hamidi, anak buah sang bupati.
Ahmad Yani ditangkap KPK setelah satu tahun duduk sebagai bupati. Ia diduga menerima suap untuk proyek pada dinas pekerjaan umum. Saat menangkap Yani, petugas KPK menyita uang tunai sebesar US$35 ribu.
Dalam kesaksiannya, Dodi meringankan posisi bosnya. “Tidak pernah ada orang yang memberikan kardus berisi uang.”
Iwan juga menyatakan Yani tidak pernah memakai fasilitas kantor untuk kegiatan partai. (SL/DW/N-2)
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Metode TFG digunakan untuk memvisualisasikan pergerakan ribuan jemaah dan petugas di titik-titik krusial di Tanah Suci, termasuk saat puncak pelaksanaan ibadah haji.
hifdzun nafs atau menjaga keselamatan jiwa jemaah haji harus menjadi prioritas utama pemerintah,
Adanya izin pembangunan kampung haji membuat Indonesia dituntut menghadirkan standar pelayanan haji yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
Para peserta mulai menemukan nilai-nilai penting seperti kedisiplinan, kegembiraan, dan kekompakan selama mengikuti pelatihan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved