Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH dilantik pada pekan lalu, sebanyak 239 anggota panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kelurahan dan desa di Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) menyatakan siap bekerja. Di setiap kelurahan atau desa terdapat satu anggota Panwaslu.
Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nurhakim, mengatakan pihaknya telah memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Panwaslu kelurahan dan desa. “Di Purbalingga terdapat 239 anggota yang bertugas di 239 kelurahan dan desa. Jadi, tiap-tiap kelurahan dan desa ada satu petugas Panwaslu.”
Dia mengungkapkan, pihaknya telah meminta kepada anggota Panwaslu desa dan kelurahan untuk membaca dan memahami aturan. “Sebab, aturan itulah yang menuntun dalam melaksanakan tugas di lapangan.”
Terpisah, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyatakan akan bersikap netral pada Pilkada 2020. Namun, secara personal, KNPI menyerahkan sepenuhnya hak politik ke tiap-tiap pengurus dan anggota. Mereka menentukan sendiri calon pemimpin daerah untuk lima tahun ke depan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Cianjur terpilih, Riksa Iman Pribadi, menegaskan hal itu di sela acara Musyawarah Daerah (Musda) KNPI pekan lalu.
Sebelum Musda tersebut digelar, sikap KNPI Kabupaten Cianjur sempat menjadi pertanyaaan dari setiap peserta yang terdiri dari organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi sayap partai.
Namun, sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi, tegas Riksa, sikap KNPI pada pilkada adalah independen dan aktif.
Terkait dengan pilkada serentak, di Bangka Belitung, empat kabupaten akan melaksanakan pilkada. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai partai penguasa di Babel, menyatakan tidak mau serakah. Mereka hanya menginginkan posisi calon wakil bupati di pilkada Belitung Timur.
“Di Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah, kami ingin posisi calon bupati. Di Belitung Timur, kami tidak berambisi untuk nomor satu,” ujar Wakil Bendahara Umum DPP PDIP, Rudianto Chen. (LD/BB/RF/N-3)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved