HRWG : Pemerintah Harus Jamin Kebebasan Beragama Jemaah Ahmadiyah

HUMAN Rights Working Group (HRWG) mengutuk keras tindakan intimidasi yang dilakukan aparat pemerintah terhadap kelompok Ahmadiyah di Sukabumi, Jawa Barat. Pada Jumat (13/3), Satpol PP menyegel Masjid Al Furqon yang dikelola oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Parakansalak, Sukabumi, Jawa Barat.

Dalam pers rilisnya,  HRWG menilai penutupan tempat ibadat JAI di Sukabumi, terutama terhadap Masjid Al Furqon yang telah dilakukan selama bertahun-tahun ini menunjukkan kegagalan pemerintah untuk menjamin hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi setiap orang.

Bahkan, selama 2020, telah terjadi 2 kali penyegelan, pertama terjadi pada 20 Februari 2020 yang lalu saat sejak dua hari sebelumnya (18 Februari 2020) jemaah akhirnya memutuskan untuk mulai merenovasi masjid karena membutuhkan tempat ibadah yang layak.Hak atas tempat ibadah merupakan bagian dari hak kebebasan beragama berkeyakinan (KBB).

Menurut HRWG, hak KBB sendiri diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political rights–ICCPR), sebuah kovenan internasional yang dikeluarkan Majelis Umum PBB yang bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

"Indonesia sendiri telah meratifkasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik),"  kata Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG.

Mengacu pada hal tersebut, menuurut Hafiz, tindakan aparat pemerintah yang diskriminatif dan intimidatif atas jemaah Ahmadiyah untuk mendapatkan hak mereka atas tempat ibadah merupakan pelanggaran hak asaso manusia (HAM).

"Atas tindakan tersebut, HRWG menegaskan bahwa pemerintah daerah berpotensi melanggar hak asasi manusia karena tidak menjamin hak warga negara untuk melaksanakan hak sesuai Konstitusi," ujar Hafiz.

"Lebih dari itu, Pemerintah Daerah Sukabumi seharusnya mengikuti SKB yang telah ditetapkan pmerintah pusat terkait dengan hak-hak Ahmadiyah untuk beribadat, karena SKB melarang untuk menyebarkan faham yang mengakuiadanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW (Pasal poin Kedua SKB 3 Menteri)," paparnya.

Sementara masjid adalah tempat ibadat yang digunakan oleh jemaat Ahmadiyah untuk melakukan peribadatan secara internal dan tidak disebarkan ke penganut non-Ahmadiyah.

"Pelarangan terhadap pendirian atau renovasi rumah ibadat yang tentunya menghalangiwargaJAI untuk melaksanakan ibadat-ibadat tertentu di masjid ini justru melanggar hak-hak dasar yang non-derogable, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 28I UUD dan Pasal 4 UU No. 39/1999 Tentang HAM," tuturnya. (RO/OL-09)