Tekan Kemiskinan, Pemprov Sumsel Perketat Evaluasi APBD Kab/Kota

GUBERNUR Sumsel Herman Deru mengaku tak puas pada beberapa kabupaten/kota yang memiliki APBD menonjol namun belum mampu mengurangi angka kemiskinan di daerahnya secara signifikan. Karena alasan itu pula Ia memastikan akan memperketat evaluasi APBD di 17 kab/kota di Sumsel.

"Saya minta betul, saat evaluasi APBD nanti dilihat. Kalau tujuannya tidak sama, muaranya tidak sama untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumsel langsung coret saja," kata Herman Deru saat membuka  Rapat Koordinasi High Level  Meeting Tim Pengendalian Inflasi  Daerah (TPID)Provinsi Sumsel, Kamis (27/2).

Menurut dia, kabupaten/kota seperti itu perlu dibimbing agar pembelanjaan APBD-nya berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan di daerahnya. Sehingga berdampak pada penurunan inflasi secara keseluruhan di Sumsel yang masih di atas nasional.

"Ada beberapa daerah yang menonjol APBD-nya artinya benar pembelanjaan uangnya dengan tujuan utama menurunkan angka kemiskinan dengan begitu baik. Tapi ada juga yang tidak ada perubahan alias stuck. Nah ini yang akan kita guide pembelanjaannya. Caranya apa melalui evaluasi APBD," jelasnya.

Sementara itu terkait rapat high level meeting (HLM),  Deru juga menyampaikan beberapa hal. Diantaranya Ia mengingatkan agar rapat kali ini dapat menghasilkan rumusan yang pas untuk pengendalian inflasi di Sumsel. Kemudian tim juga perlu memikirkan antisipasi  dampak virus korona yang melanda Tiongkok terhadap komoditas impor Sumsel seperti  bawang putih dan lainnya.

"Saya tidak mau rapat ini hanya menghasilkan rapat lagi. Begitu seterusnya. Tapi bagaimana kita sebagai koorrinator harus memandu kab/kota melakukan  inovasi tertentu untuk menurunkan angka kemiskinan," tuturnya.

Meskipun saat ini Sumsel mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, namun Ia meminta TPID dan instansi terkait dapat menjaga kestabilan inflasi. Mengingat  inflasi yang stabil dan cenderung rendah akan  mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang baik dan berkelenjutan. Bahkan mendukung pertumbuhan unit-uniy usaha kecil menengah dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumsel bahwa tingkat inflasi Sumsel menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada kisaran 5 tahun lalu 2014 tingkat inflasi Sumsel mencaoai 8,48 % dan Tahun 2019 sebesar 2,06% rendah di bawah caoaian nasional sebesar 2,72%.

"Ini menunjukkan sejak dibentuk TPID  tingkat inflasi  Sumsel cenderung mengalami penurunan, rendah dan stabil," jelasnya.

Ada 8 komoditas strategis yang seringkali ikut andil menyumbangkan inflasi antara lain beras, bawang merah, gula merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras serta minyak goreng.

Komoditi tersebut menurutnya sangat dioengatuhu oleh pola distribusi perdagangab komoditi. Misalnya pola komoditi beras Sumsel tahun 2017 memiliki Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) tertinggi di Indonesia di mana produsen melalui beberapa rantai dagang seperti agen, pedagang grosir, pengecer dan konsumen akhir.

"Namun pada tahun 2018 MPP mengalami perubahan dari produsen, pedagang pengecer dan konsumen akhir, Sumsel berada pada peringkat 6 MPP terendah komoditi beras secara nasional," jelasnya.

Untuk menjaga inflasi, Pemprov Sumsel akan tetap melanjutkan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Yakni mendorong perdagangan antar daerah dengan memperhatikan kecukupan pasokan di daerah masing-masing melalui penguatan peran BUMD. Kemudian memanfaatkan penggunaan teknologi pwnyimpanan seperti controlles atmosphere storage (CAS) dan memperkuat implementasi sistem resi gudang.

"Harapan saya agar kita sebagai anggota TPID Provinsi Sumsel dan Saya selaku ketua Umum TPID Provinsi Sumsel untuk meningkatkan kinerja Program-Program TPID Provinsi Sumsel dengan inovasi serta melaksanakan program yang telah menjadi kegiatan tetap seperti pelaksanaan Rapat koordinasi, Capacity building dan lainya," tandasnya. (DW/OL-10)