Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Boyolali masih kekurangan pegawai negeri sebanyak 1.000 orang, meski mendapatkan tambahan 467 pegawai hasil dari seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) angkatan tahun 2018.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Boyolali, Agus Santoso saat menyerahkan SK PNS Formasi Tahun 2018 kepada 467 orang, yang disumpah oleh Wakil Bupati Boyolali, M Said Hidayat sebagai PNS pada Selasa (25/2) di kompleks Pemkab setempat.
Sebelum dikukuhkan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkab Boyolali, 467 yang lolos tes seleksi CPNS angkatan 2018 itu diharuskan mengikuti pelatihan dasar (latsar) di LPPKS Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar selama 7 bulan.
Mereka yang disumpah dan mengucap janji terdiri atas golongan II formasi umum 87 orang, golongan II formasi K2 Bidan 15 orang dan golongan III formasi umum total 331 orang.
Kemudian golongan III formasi K2 guru ada 33 orang dan golongan III formasi guru yang belum diambil sumpah janjinya pads seleksi tahun sebelumnya satu orang. "Kalian telah disumpah dan mengucap janji sebagai PNS, harus mampu menjadi pegawai Boyolali Metal. Arti Metal ini adalah mampu menunjukkan semangat kerja, loyalitas kerja, untuk membangun bersama memajukan Kabupaten Boyolali," tegas Wabup Said .
Data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Boyolali menyebutkan, setiap tahunnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Boyolali yang memasuki purna tugas kurang lebih 450 pegawai.
Sementara yang masuk menjadi PNS untuk tahun 2018/2019 ada 446 PNS, tahun 2019/2020 499 PNS. Pemkab Boyolali masih membutuhkan kurang lebih seribu PNS untuk mengisi kekosongan di beberapa instansi khususnya sektor pendidikan dan kesehatan. (OL-12)
Banyak ASN yang masih bingung mengenai "cara install" dan "daftar".
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Fitur ini wajib diaktifkan agar ASN dapat mengakses layanan vital seperti e-Kinerja, MyASN, hingga pengurusan kenaikan pangkat.
PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) , PPPK dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta,Jawa Barat, mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji Januari 2026 dan Desember 2025
Menpan-Rebiro Rini Widyantini mengatakan Apartur Sipil Negara (ASN) mencangkup PNS maupun PPPK dapat bekerja dari mana saja atau work from anywhere saat libur Natal dan tahun baru 2025/2026
Langsung Terima JHT BPJS Ketenagakerjaan Rp10 Juta/Orang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved