Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengingatkan masyarakat untuk tidak terkecoh penipuan berkedok penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seperti yang pernah terjadi di Kebumen.
"Masyarakat jangan ada yang tertipu. Kita sudah mengingatkan sejak dari awal," kata Ganjar seusai acara "Government Gathering" di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (18/2).
Menurut Ganjar, saat ini sudah bukan era tipu menipu, apalagi disertai dengan pungutan uang sebagai syarat untuk diloloskan menjadi PNS. "Sudah tidak ada zaman sekarang 'apus-apusan' (penipuan), meminta (uang) itu tidak ada," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Meski demikian, ia berharap masyarakat berpartisipasi aktif melaporkan jika mengetahui praktik penipuan itu.
Pemerintah, kata dia, akan mengusut siapa pun orang yang terlibat dalam penipuan proses penerimaan calon abdi negara itu. "Sekarang kita usut. Siapa pun," kata Ganjar lagi.
Sebelumnya, Kepolisian Resor Kebumen, Jawa Tengah menangkap komplotan pelaku penipuan berkedok penerimaan CPNS dengan total korban diperkirakan mencapai 800 orang.
Para korban yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia rata-rata menyetorkan uang sebanyak Rp150 juta setelah dijanjikan dapat diloloskan menjadi PNS oleh pelaku. (OL-12)
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved