Meski dalam Pengawasan Kejati NTT, Proyek Rusun Mangkrak

PROYEK pembangunan nasional rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) mangkrak. Padahal, proyek itu dalam pengawasan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT. Proyek ini merupakan salah satu program sejuta rumah, program andalan Presiden Joko Widodo.

Mangkraknya proyek itu patut disayangkan sebab melibatkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi NTT.

Bangunan proyek senilai Rp12,9 miliar itu dibangun di lokasi eks tanah milik Pemda Sikka, tepatnya di belakang SMAK Caritas, Jalan Balitbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, sejak 2018 lalu.

Meski sudah menyelesaikan lantai tiga, namun sejak itu, bangunan itu terkesan diterlantarkan, tanpa proses finishing.

Baca juga: Gubernur NTB Dorong Penyandang Disabilitas Sekolah ke Luar Negeri

Pantauan wartawan, Senin (27/1), tampak rumah susun itu berlantai tiga sudah dikerjakan namun belum sampai tahap finishing.

Di sisi Timur bangunan itu, masih tampak Stelen yang dipergunakan untuk alat bantu proses plester pada bagian luar gedung berlantai tiga itu.  

Meski begitu, tidak ada lagi aktivitas pembangunan di sana, padahal bagian lantai, pintu dan jendela belum terpasang.

Informasi yang diperoleh, proyek ini dikerjakan selama 240 hari kerja. Peletakan batu pertamanya dimulai pada 25 Juni 2018. Hingga saat ini diperkirakan bangunan itu rampung baru 70%.

Berdasarkan informasi yang tertera pada papan informasi proyek yang kondisinya sudah tumbang, proyek tersebut dikerjakan PT Tiga Putra Sejati Mandiri yang beralamat di Ruteng, Kabupaten Manggarai dan diawasi konsultan pengawas PT Triparta Konsultan dengan JO CV Bayu Pratama yang beralamat di Yogyakarta.

Sementara itu, Dula, salah satu warga yang ditemui di sekitar lokasi proyek mengungkapkan, proyek rusun ini sudah lama tidak dikerjakan. Menurutnya, sekitar 4 atau 5 bulan sudah tidak ada aktivitas pengerjaan proyek ini.

"Sudah lama tidak ada aktivitas kerja lagi. Kita hanya lihat ada orang yang menggunakan mobil pikap datang ambil material sisa proyek itu seperti batu, pasir di lokasi proyek itu. Kami juga tidak tahu, material itu dibawa kemana," ujarnya.

Lebih dari itu, dirinya tidak mengetahui penyebab tidak terselesaikannya proyek ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sikka Fred Djen, saat ditemui di ruang kerjanya, mengaku dirinya juga tidak tahu menahu terkait mangkraknya proyek rusun ini.

Namun, ia berjanji berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi guna memperoleh kepastian informasi.

"Saya belum dapat berita soal tidak selesainya proyek itu. Kita sempat bertanya kepada pihak propinsi tetapi belum ada jawaban," jelasnya.

Ia menjelaskan, proyek pembangunan rumah susun ini diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah menggunakan dana APBN. Terkait pengawasan proyek tersebut ia mengaku semua pengawasan langsung dari Propinsi.

"Kita di kabupaten sifatnya hanya koordinasi saja. Pengawasan semua proyek itu mereka dari kupang semua. Sampai proyek itu tidak selesai kita sendiri juga tidak tahu," imbuhnya (OL-1)