Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KONFLIK antara Indonesia dengan Tiongkok terkait klaim di perairan Natuna mengundang reaksi para nelayan di berbagai daerah. Mereka siap diberangkatkan atau diterjunkan ke sana bila ada jaminan dari negara.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Riswanto belum bisa menjelaskan secara detail jumlah nelayan yang akan berangkat ke perairan di Provinsi Kepulauan Riau itu.
"Kemarin itu baru rapat koordinasi antarlembaga dan kementerian belum sampai pada pembahasan mekanisme dan teknisnya. Soal jumlahnya kami belum bisa memastikan, soalnya nelayan dari daerah lainnya juga berencana mau ke sana," kata Riswanto saat dihubungi, Rabu (8/1).
Baca juga: 120 Nelayan Pantura Siap Melaut di Natuna
Riswanto dan beberapa nelayan Pantura hingga kini masih berada di Jakarta usai menghadiri diskusi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Ia pun meminta jaminan dari negara terkait keamanan, perlindungan dan fasilitas infrastruktur pendukung lainnya.
"Termasuk penggantian hasil tangkapan ikannya bagaimana," jelas Riswanto.
Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau hari ini, Rabu (8/1). Istana menyebut itu kunjungan tersebut bukan pertama kali bagi Jokowi.
"Kebetulan 2 kunjungan saya mendampingi. Ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia, terutama bapak presiden, dalam persoalan Natuna ini memberikan atensi serius," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).(OL-5)
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Seluruh proses dilakukan untuk menjamin mutu pangan yang diterima masyarakat. Selain menjaga kualitas, pendistribusian bantuan juga diawasi agar tepat sasaran.
Instruksi tersebut diumumkan dalam rapat koordinasi persiapan penilaian Geopark Nasional, yang digelar pada Senin (21/7).
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved