Gubernur Banten Siap Tutup Penambangan Emas di Lebak

GUBERNUR Banten, Wahidin Halim menyatakan siap menutup penambangan emas ilegal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi bencana di Lebak, Selasa (7/1/2020).

Wahidin akan melakukan survey dan kajian lebih lanjut dengan Kabupaten Lebak serta pihak terkait lainnya.

"Sejatinya ini tugas dari pengelolaan Lingkungan Hidup,  karena terkait dengan law eforcement dari ilegal logging. Penegakan hukum
penebangan pohon dan perusakan hutan memiliki Undang-undang tersendiri. Apalagi sampai perusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup," tegas Gubernur WH, Rabu (8/1/2020).

Wahidin menambahkan dalam waktu dekat akan segera dilakukan rakor dengan kementerian/institusi, dam Forkopimda terkait dampak dari aktivitas tambang liar.

Menurut Presiden Joko Widodo, penyebab banjir bandang Kabupaten Lebak adalah rusaknya hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Akibat perambahan hutan dan penambangan emas secara ilegal.

Presiden sudah menginstruksikan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya untuk segera menghentikan aktivitas tambang di TNGHS terutama di wilayah Kabupaten Lebak.  Menurutnya, tidak ada toleransi lagi bagi aktivitas tambang emas liar di TNGHS, karena merugikan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Presiden bersama rombongan meninjau lokasi banjir bandang di Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong. Salah satunya lokasi yang dikunjungi adalah Pondok Pesantren La Tansa yang terdampak banjir bandang. Meninjau beberapa bangunan dan fasilitas yang rusak akibat banjir bandang di Pondok Pesantren La Tansa.

Akibat banjir bandang terdapat 30 jembatan penting yang menghubungkan antara desa untuk segera diselesaikan. Kemudian ada 19 sekolah dan 1.410 rumah rusak. Terkait rumah rusak, Pemprov Banten masih akan melakukan rapat bersama dengan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, untuk menyamakan langkah untuk membangun hunian sementara.

baca juga: Warga Laporkan Pejabat KPU Banjarmasin Diduga Mencabuli Remaja

"Berdasarkan laporan Bupati Lebak, bahwa saat ini dilakukan langkah berupa menyewa rumah sementara sebelum dibangun rumah yang baru. Sewa rumah ini menjadi tanggungjawab pemerintah. Nantinya akan dibangun rumah dan diberikan ganti rugi untuk rumah rusak ringan, sedang dam berat. Adapun untuk ganti rugi ini, kita akan menyesuaikan dengan pemerintah pusat. Pusat mampu berapa nanti kita kombinasikan," pungkasnya. (OL-3)