MUNDURNYA Wakil Bupati Nduga Wentinus Nemiangge dari jabatan sebagai Wakil Bupati menjadi peringatan serius untuk pemerintah pusat agar segera mengambil langkah taktis dan terukur. Sehingga tidak menjadi preseden bagi Pemda-pemda lain di Provinsi Papua.
"Kalau kita melihat alasan Pak Wabup ini memang sangat masuk akal. Dia bicara atas nama rakyatnya yang selama ini sudah banyak jadi korban operasi militer di sana. Di sisi yang lain selama ini Pemda sudah sampaikan aspirasinya tapi tidak digubris pemerintah pusat. Harap ini segera ditangani sehingga tidak menjadi preseden bagi Pemkab lain di Papua ini," kata anggota DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir saat dihubungi, Selasa (24/12/2019).
Menurut Boy, jika ini menjadi preseden maka dikuatirkan akan berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan di daerah. Dan pada gilirannya tidak sehat bagi jalannya NKRI di Tanah Papua.
"Karena kalau para kepala daerah dan wakil mundur maka pemerintahan akan vakum dan ini berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan termasuk keberlangsungan NKRI di Papua. Kita tentu tidak ingin itu, sehingga baik kalau pemerintah pusat segera ambil langkah konstruktif untuk menyelamatkan situasi," lanjut Boy.
Boy mengingatkan kasus yang terjadi dengan Wakil Bupati Nduga ini bukan tidak mungkin akan diikuti oleh daerah-daerah lain di Papua.
"Ini tentu tidak kita inginkan. Maka perlu Jakarta segera evaluasi pendekatan militer di seluruh Papua sehingga ini tidak jadi preseden," pungkas Boy.
Sebelumnya pada hari Senin (23/12), Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati.
"Sudah satu tahun terjadi seperti ini, Kami (pemerintah daerah) sudah menghadap Menteri, DPR RI, Panglima dan Kapolri meminta agar pasukan TNI-Polri yang ada di Nduga segera ditarik agar masyarakat kembali ke kampung-kampung untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun sampai hari ini permintaan kami ini tidak pernah direspon, bahkan penembakan terhadap warga sipil terus terjadi,” ungkapnya dengan nada kecewa di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin (23/12) siang.
Menurutnya, dia bersama Bupati, Yairus Gwijangge, merupakan perpanjangan tangan dari presiden di daerah, dan harusnya bisa didengar oleh pemerintah pusat. Namun kenyataanya sangat bertolak belakang, karena permintaan mereka tidak pernah digubris pemerintah pusat.
baca juga: Serapan APBD 2019 di Tapanuli Utara Mencapai 90,75%
"Kami ini adalah perpanjangan tangan presiden di daerah, tapi sejauh ini kami tidak ada nilainya, kami tidak dihargai. Permintaan kami tidak pernah digubris oleh pemerintah pusat, lalu untuk apa kami ada? Kami hanya dijadikan boneka oleh pemerintah, maka mulai hari ini saya meletakan jabatan saya sebagai Wakil Bupati Nduga, dan mulai hari ini saya akan kembali menjadi masyarakat biasa," tegasnya.
