POTENSI kerugian ekonomi akibat stunting di Nusa Tenggara Timur pada 2018 mencapai 3% atau Rp1,97 triliun dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp99,09 triliun. Saat ini, sebanyak 269.658 balita atau 43% dari 633.000 balita di NTT tercatat menderita stunting (pendek), dan 75.960 balita atau 12% di antaranya menderita wasting (kurus). Tingginya balita stunting di NTT dikhawatirkan berdampak terhadap kehilangan generasi emas, dan bonus demografi di daerah itu tertunda melampaui 2035.
"Berarti investasi mutu sumber daya manusia harus semakin dipacu lebih efektif dan lebih cepat," ujar Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Univesitas Indonesia (UI), dr Ascobat Gani saat berbicara pada Lokakarya Konsultasi Stunting yang digelar Unicef Perwakilan NTT dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) NTT di Kupang, Rabu (18/12/2019).
Kegiatan yang dihadiri ratusan orang dari berbagai lembaga tersebut bertujuan memperkuat komitmen dan strategi para pemangku kepentingan di NTT dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di daerah itu. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), namun infeksi berulang tersebut kadang luput dari perhatian.
Stunting merupakan satu dari tiga kebijakan politik Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi yang segera ditindaklanjuti (quick win policy). Dua program lainnya yakni moratorium tambang dan penghentian sementara pengiriman pekerja migran.
Di tingkat nasional, potensi kerugian ekonomi akibat stunting setiap tahunnya antara 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dari angka tersebut, potensi kerugian ekonomi Indonesia antara Rp260 triliun-Rp390 triliun per tahun. World Bank merilis PDB Indonesia pada 2016 sebesar Rp13.000 triliun. Sebaliknya, jika stunting berhasil diturunkan, negara akan memperoleh keuntungan ekonomi sampai 48 kali lipat dari investasi yang dikeluarkan.
Pembicara lainnya, Nutrition Officer Unicef Perwakilan NTT Blandina Bait mengatakan anak yang menderita kekurangan gizi akut atau gizi buruk menjadi stunting. Sebaliknya, anak yang stunting cenderung gizi buruk. Karena itu, mencegah dan mengatasi gizi buruk berkontribusi terhadap pencegahan stunting pada anak.
Menurutnya sebanyak 12,8% dari 186.568 balita di bawah usia lima tahun di NTT menderita gizi akut.
"Dari 12,8 persen tersebut, 4,6 persen (76.349 orang) di antaranya menderita gizi buruk," kata Blandina Bait.
Namun data Dinas Kesehatan NTT 2018, hanya 3.057 anak gizi buruk yang ditangani atau mendapatkan perawatan. Sedangkan secara nasional, dari 2,1 juta kasus gizi buruk, hanya 20.152 orang yang ditangani. Adanya gap antara kasus dan jumlah balita gizi buruk yang diterapi disebabkan beberapa hal. Antara lain banyak kasus gizi buruk
tidak terlaporkan.
"Ketika dalam kondisi komplikasi barulah dibawa ke fasilitas layanan kesehatan," ujarnya.
Selain itu, penemuan kasus aktif masih kurang, kebutuhan layanan kesehatan rendah, dan akses ke layanan kesehatan terbatas. Menurutnya, risiko kematian akibat gizi buruk mencapai 11,6% dan resiko kematian balita akibat kombinasi kurus dan pendek mencapai 12,3%. Untuk mencegah dan menangani gizi buruk, Unicef telah meluncurkan program Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT) sebagai salah satu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi stunting.
baca juga: 88 Usulan Pemanfaatan Tata Ruang di Babel belum Disetujui
Program ini dimulai di enam kecamatan di Kabupaten Kupang sejak 2015-2018, dengan tujuan utama mengurangi kematian dan meningkatkan kesembuhan anak gizi buruk. Menurutnya, prinsip dasar PGBT ialah identifikasi anak gizi buruk sedini mungkin sebelum ada komplikasi. Anak yang menderita gizi buruk tanpa komplikasi menjalani rawat jalan, sedangkan anak yang menerita gizi buruk dengan komplikasi medis menjalani rawat inap. Perawatan sesuai kebutuhan yakni mematikan anak betul-betul sembuh atau status gizinya normal. (OL-3)
