Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DUA Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), dapat suntikan Rp2O miliar pada 2020. Kedua BUMD itu yakni Bank Nagari dan PT.Jamkrida.
''Dua BUMD itu mesti bekerja optimal agar mampu mencapai target deviden yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar,''ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi, Selasa (3/12).
Dia merincikan pada komposisi APBD tahun 2020, Bank Nagari mendapatkan Rp5 miliar. Sedangkan PT Jamkrida mendapatkan Rp15 miliar, dua alokasi tersebut, masuk dalam pos pembiayaan daerah yang berjumlah Rp377 miliar.
BUMD mesti memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah, dimana pemerintah mesti proaktif menambah sumber pendapatan dari sejumlah sektor, termasuk penyertaan modal BUMD.
Dia juga melihat kinerja BUMD belum optimal. Pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk menggenjot kinerja, namun belum menujukan perkembangan yang signifikan.
''Pemerintah daerah sebagai pemegang saham, harus melakukan langkah-langkah yang terukur dan terarah untuk perkembangan BUMD,''
katanya.
Sebelumnya DPRD sahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD tahun 2020 sebesar Rp7,364 triliun.
Dia menyampaikan, saat pembahasan yang dilakukan badan anggaran (Banggar) DPRD Sumbar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pendapatan daerah sebesar Rp6,9 triliun, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,5 triliun, dana perimbangan Rp4,3 triliun dan pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp62 miliar. (OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved