Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), dapat suntikan Rp2O miliar pada 2020. Kedua BUMD itu yakni Bank Nagari dan PT.Jamkrida.
''Dua BUMD itu mesti bekerja optimal agar mampu mencapai target deviden yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar,''ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi, Selasa (3/12).
Dia merincikan pada komposisi APBD tahun 2020, Bank Nagari mendapatkan Rp5 miliar. Sedangkan PT Jamkrida mendapatkan Rp15 miliar, dua alokasi tersebut, masuk dalam pos pembiayaan daerah yang berjumlah Rp377 miliar.
BUMD mesti memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah, dimana pemerintah mesti proaktif menambah sumber pendapatan dari sejumlah sektor, termasuk penyertaan modal BUMD.
Dia juga melihat kinerja BUMD belum optimal. Pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk menggenjot kinerja, namun belum menujukan perkembangan yang signifikan.
''Pemerintah daerah sebagai pemegang saham, harus melakukan langkah-langkah yang terukur dan terarah untuk perkembangan BUMD,''
katanya.
Sebelumnya DPRD sahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD tahun 2020 sebesar Rp7,364 triliun.
Dia menyampaikan, saat pembahasan yang dilakukan badan anggaran (Banggar) DPRD Sumbar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pendapatan daerah sebesar Rp6,9 triliun, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,5 triliun, dana perimbangan Rp4,3 triliun dan pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp62 miliar. (OL-11)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved