Lima Provinsi Telah Keluarkan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

HINGGA saat baru lima provinsi di Sumatra yang mengeluarkan surat edaran gubernur, terkait pendistribusian BBM jenis solar bersubsidi dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan bensin Ron 88. General Manager Marketing Operasional Regional II Pertamina, Prima Rini mengatakan hingga saat ini baru ada lima provonsi di Sumatra yang mengeluarkan surat edaran (SE) tersebut.

Hal itu dikatakan Prima Rini saat peluncuran pembelian BBM jenis solar dengan Fuel Card di SPBU Jl Yos Sudarso Pangkalbalam Pangkalpinang. Senin (2/12/2019).

"Di Sumatra ini, baru 5 Provinsi yang mengeluarkan SE pembatasan pembelian BBM bersubsidi di SPBU. Salah satunya adalah Provinsi Bangka Belitung," kata Prima Rini.

Ia berharap dengan adanya SE dengan penerapan pembelian BBM solar bersubsidi menggunakan Fuel Card tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga memberikan kebaikan bagi masyarakat Babel.

"Kita harapkan ini berjalan dengan baik. Pertamina terus bergerak meningkatkan pembelian BBM dengan transaksi non tunai," ujarnya.

Ia menambahkan untuk kuota BBM jenis solar bersubsidi bagi Provinsi Bangka Belitung setiap hari sebanyak 350 kilo liter.

Sementara, Gubernur Provinsi Babel. Erzaldi Rosman Djohan mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi dengan Fuel Card ini untuk sementara  baru di seluruh SPBU di Kota Pangkalpinang. Ia berharap dengan diluncurkannya pembelian BBM solar subsidi dengan Fuel Card, distribusi BBM dapat tepat sasaran dan tidak disalah gunakan lagi.

"Kita harap tidak ada lagi pengerit, yang bisa membeli BBM solar bersubsidi hanya lah pemilik mobil yang ada Fuel Card," kata Erzaldi.

Ia menambahkan untuk mobil pribadi hanya boleh mengisi 20 liter, truk 40 liter setiap harinya.

"Fuel card ini bisa diisi ulang di BRI," tambahnya.

baca juga: Pergerakan Tanah Ancam 146 Rumah di Tasikmalaya

Ia mengaku untuk Pangkalpinang sudah ada 2000 lebih masyarakat yang membuat fuel card, dan jumlah ini akan terus bertambah.

"Silahkan ke Samsat Pangkalpinang membuatnya, syarat terpenting kendaran harus lunas pajak," ungkap dia. (OL-3)