Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGADILAN Negeri Medan berencana menggelar peradilan ringan di kantor kecamatan sebagai terobosan untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen yang membutuhkan pengesahan pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sutio Jumagi Akhirno mengatakan, pihaknya ingin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya
dalam pengurusan surat keterangan (suket) atau perubahan akta.
"Kami akan menggelar peradilan ringan di kantor kecamatan untuk pengurusan suket maupun perubahan akte yang membutuhkan pengesahan dari pengadilan," ujarnya, Selasa (26/11/2019).
Selama ini banyak warga mengeluh saat melakukan pengurusan suket atau perubahan akta di PN Medan karena memakan waktu lama. Kondisi itu terjadi akibat PN Medan cukup disibukkan menggelar sidang setiap hari.
Oleh karena itu, PN Medan berupaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah bekerja sama dengan pihak kecamatan. PN Medan akan menghadirkan hakim tunggal yang berwenang memutuskan perkara perdata dan kelengkapan persidangan di kantor kecamatan.
"Dengan begitu, masyarakat cukup datang ke kantor kecamatan, tidak perlu lagi datang ke PN Medan," imbuhnya.
Bila rencana ini didukung Pemkot, PN Medan akan mengupayakan agar peradilan ringan dapat digelar seminggu sekali di kantor kecamatan. Tinggal kemudian mengatur masalah teknis lain, seperti hari apa sidang digelar dan perlengkapan yang dibutuhkan.
Selain dukungan kebijakan, PN Medan juga akan memerlukan dukungan pemkot terkait dengan pengiriman surat panggilan sidang. Selama ini PN Medan merasa kesulitan menyampaikan surat panggilan kepada masyarakat karena ketidakjelasan alamat.
Sutio yakin, dengan bantuan pemkot, terutama oleh pihak kelurahan, petugas PN Medan akan lebih mudah mengirim surat panggilan. Surat tersebut akan disampaikan melalui pihak kelurahan yang kemudian akan memberikan langsung kepada warganya dengan bantuan kepala lingkungan.
baca juga: Bank Indonesia Pastikan Inflasi Sumsel Terkendali
Terpisah, Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengatakan pemkot sudah menerima pengajuan peradilan ringan di kantor kecamatan. Akhyar juga menegaskan mendukung rencana tersebut. Ia sudah meminta seluruh camat untuk mempersiapkan kantornya masing-masing.
"Saya juga sudah meminta seluruh lurah untuk membantu menyampaikan jika ada warga mendapatkan surat panggilan sidang," ujar Akhyar.(OL-3)
Integrasi ini memungkinkan proses validasi identitas hingga pengesahan STNK tahunan dilakukan secara digital tanpa perlu mengantre lama di kantor Samsat.
Dukcapil DKI Jakarta akan mendata pendatang baru pasca Lebaran 2026 hingga 20 April. Pendatang wajib lapor 1x24 jam dan memenuhi syarat tinggal serta keterampilan.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
Sekda Rejang Lebong Iwan Sumantri memastikan pelayanan publik tetap normal pasca-OTT KPK terhadap Bupati Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan suap proyek.
Ia menegaskan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, utamanya pelayanan kepada masyarakat.
Data Center menuntut operasi tanpa henti (zero downtime). Sebagai infrastruktur kritis, kecenderungan ancaman dan risiko harus ditangani dengan teliti sejak dini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved