Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMILU Kepala Daerah (Pilkada) di 11 kabupaten di seluruh provinsi Papua pada tahun 2020 mendatang diharapkan menjadi kesempatan bagi putra asli Papua menjadi pemimpin di daerahnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR Papua Boy Markus Dawir dalam keterngan yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Senin (18/11).
Boy menegaskan, saat ini adalah peluang agar pemimpin yang memimpin di daerah adalah anak-anak asli Papua. Karenanya ia berharap masyarakat nusantara yang non-Asli Papua bisa menghargai semangat yang sedang dibangun ini.
“Dalam Pilkada tahun 2020 nanti kami mengimbau kepada teman-teman nusantara untuk bisa menghargai hak kesulungan. Ini sebagai bentuk penghormatan anak-anak asli Papua di 11 kabupaten yang akan melakukan Pilkada. Ini peluang untuk mereka memimpin negerinya sendiri,” kata Boy.
Menurut dia harapannya ini sejalan dengan semangat yang dituangkan dalam revisi Otsus yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupatu serta pimpinan DPRP diharapkan anak asli Papua.
Baca juga : Bakal Calon Perseorangan Ambil Formulir di KPU Sabu Raijua
"Anak Papua perlu berdiri mengawal pelaksanaan pembangunan di tempatnya. Selain itu hal positif lainnya adalah persoalan sosial kultur budaya bisa lebih dipahami dan akan membantu dalam proses penyelesaiannya," lanjut Boy.
Boy menaruh harapan pada masyarakat nusantara bisa memberi ruang seluas-luasnya kepada anak Papua untuk bertarung dengan masyarakatnya sendiri mengingat hingga kini masih sulit anak Papua bisa memimpin di daerah lain.
“Soalnya anak-anak Papua tidak mungkin bertarung dan maju dalam Pilkada dari daerah lain sehingga inilah ruangnya. Di Merauke kami lihat ada beberapa kandidat dari luar Papua yang akan maju dan kami pikir mari berikan peluang buat teman-teman disana dan menjunjung semboyan dimana bumi dipijak disitu langit harus dijunjung,” tukasnya,
Boy menyebut meski terkesan diskriminatif, namun yang dibangun adalah diskriminasi positif yang memberi ruang kepada anak asli Papua untuk berbuat lebih.
“Mari menerapkan ini. Beri kesempatan buat teman-teman asli Papua untuk memimpin daerahnya sendiri. Mereka lebih paham sosial kultur dan jika ada persoalan kami yakin mereka lebih memahami dan tahu cara menyelesaikannya. Ini juga yang sedang kami memperjuangkan hingga ke pusat,” pungkasnya. (Ol-7)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi."
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
Pengadu mendalilkan teradu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dengan menerbitkan surat tentang penjelasan Pasal 102 dan menerima pendaftaran salah satu paslon bupati
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved