Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, dinilai gagal mengatasi angka pengangguran di wilayah ini. Bahkan ironisnya, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Banten paling tinggi dibanding 34 provinsi lainnya.
Kepala BPS Provinsi Banten, Adhi Wiriana mengatakan, dari 34 Provinsi Se-Indonesia, Provinsi Banten saat ini berada di posisi teratas sebagai daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi. Disusul oleh Jawa Barat (Jabar) untuk periode Agustus 2019.
"Dari 34 Provinsi, kita (Banten) nomor satu pengangguran masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional," ujar Adhi, Kamis (7/11/2019).
Kinerja Disnakertrans pun dianggap gagal total oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, M. Nizar. Menurut Nizar, di Banten terdapat 160 ribu perusahaan, tetapi tidak bisa mengatasi angka pengangguran.
"Ini ada yang enggak beres. Di Banten ada 160 ribu perusahaan, masak enggak bisa mengatasi pengangguran," ujar Nizar.
Bahkan Nizar menilai kinerja Disnakertrans Banten menurun karena sebelumnya Banten menduduki peringkat tiga atau empat nasional. Tapi sekarang malah peringkat pertama.
"Kinerja Disnakertrans Banten buruk karena sebelumnya peringkat tiga atau empat, tapi sekarang peringkat pertama," tambah Nizar.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Banten, Al Hamidi mengatakan, Banten adalah tempat pencari kerja. Sehingga banyak urban yang datang ke Banten untuk mencari kerja.
"Banyak urban yang datang ke Banten untuk mencari kerja, sehingga pengangguran di Banten menjadi tinggi," kilah Al Hamidi.
baca juga: 707 Nelayan di Bengkulu Tengah Diasuransikan
Selain itu, Al Hamidi juga beralasan faktor musim kemarau panjang. Itu juga berpengaruh terhadap naiknya angka pengangguran di Banten.
"Karena kemarau yang panjang akhirnya banyak petani tidak bekerja dan akhirnya menjadi pengangguran," ungkap Al Hamidi beralasan. (OL-3)
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik melemparkan kritik berbasis pada, bukan perasan semata.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
Meski tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 4,7%, jumlah absolut pengangguran justru meningkat.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KEPUTUSAN Pemprov Jabar menutup aktivitas tambang di kawasan Padalarang dan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memicu ribuan orang terancam kehilangan pekerjaan.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved