ASN Harus Netral Jelang Pilkada Serentak 2020

NETRALITAS aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2020 terutama jika ada calon petahana yang maju. Sebab, dari tahun ke tahun penyalahgunaan wewenang ini selalu terjadi di hampir semua daerah.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, M. Abdullah mengatakan pihaknya akan serius mengawasi ASN pada pemilihan kepala daerah serentak 2020. Pengawasan ini terutama akan dilakukan pada daerah yang terdapat kandidat petahana.

"Incumbent maju, jangan sampai menyalahgunakan wewenang," katanya di Bandung, Kamis (7/11/2019).

Berdasarkan pengalaman, menurut dia penyalahgunaan wewenang oleh kandidat petahana dilakukan terhadap berbagai sumber daya pemerintah termasuk ASN.

"Juga penyalahgunaan dana APBD sebagai modal politik," katanya.

Selain itu, politisasi birokrasi yang biasa dilakukan adalah pergeseran sejumlah pejabat yang bernuansa politis.

"Rotasi mutasi bernuansa politis untuk mendukung," katanya.

Dia memastikan hal itu tidak boleh terjadi. Saat ini, sudah ada aturan ayng mengaturnya sehingga pergeseran ASN boleh dilakukan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan pemilihan.

"Kami ingin membangun kontestasi yang fair," katanya. (OL-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siswantini Suryandari