Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEKITAR 12 ribu warga yang tersebar di 19 kecamatan di Flores Timur masuk dalam kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mereka berhak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Flores Timur, Antonius Daton Laga mengatakan penerimaan dana PKH dibagi menjadi empat tahapan. Dan setiap tahun jumlah penerima berubah.
"Tahap pertama pada Maret 2019 sebanyak 12.419 PKM dengan anggaran Rp18,3 miliar lebih. Tahap dua sebanyak 12.396 KPM dengan total anggaran Rp11,6 miliar lebih, tahap ketiga sebanyak 12.332 KPM dengan total anggaran tahap tiga sebesar Rp13 miliar lebih. Sementara tahap ke-4 pada Oktober kemarin sebanyak 12.219 KPM dengan anggaran Rp9,2 miliar lebih. Sehingga total anggaran PKH untuk tahun ini lebih dari Rp52 miliar rupiah," terang Antonius, Rabu (6/11/2019).
Menurut Anton, besaran dana PKH untuk setiap komponen berbeda-beda dengan jumlah anggaran berbeda. Untuk komponen kesehatan bagi ibu hamil/balita sebesar Rp2,4 juta per orangnya. Untuk komponen pendidikan seperti tingkat SD sederajat sebesar Rp900 ribu per orang, untuk SMP Rp1,5 juta per orang, untuk SMA sebesar Rp2 juta rupiah per orang. Sementara untuk komponen disabilitas berat dan lansia di atas 60 tahun sebesar Rp2,4 juta per orangnya. Dana tersebut dibagi per tahun dalam 4 tahap.
baca juga: Plt Bupati Dilarang Rotasi Pegawai Jelang Pilkada
Selama ini masih ada warga yang seharusnya tidak masuk dalam KPM namun fakta di lapangan tetap masuk dan sebaliknya.
"Memang banyak keluhan yang kami terima, seperti ada keluhan warga terkait penerima PKH yang seharusnya tidak layak menerimanya. Sebaliknya ada warga yang seharusnya menerima PKH malah tidak terdaftar. Kita terus tingkatkan monitoring dan mengecek fakta di lapangan," kata Antonius. (OL-3)
Alipudin mengatakan hingga akhir 2024, BPJS Kesehatan telah mencatatkan 277 juta peserta atau mencakup sekitar 98,67% dari populasi Indonesia.
Kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum ini juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan Program JKN.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Mantan Presiden AS Joe Biden mengecam pemerintahan penggantinya yang dianggap membawa kerusakan besar dalam waktu kurang dari 100 hari.
Pangeran Laurent dari Belgia, adik Raja Philippe, gagal memperoleh jaminan sosial dari negara meski menerima tunjangan kerajaan tahunan sebesar €388.000.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved