Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKITAR 12 ribu warga yang tersebar di 19 kecamatan di Flores Timur masuk dalam kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mereka berhak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Flores Timur, Antonius Daton Laga mengatakan penerimaan dana PKH dibagi menjadi empat tahapan. Dan setiap tahun jumlah penerima berubah.
"Tahap pertama pada Maret 2019 sebanyak 12.419 PKM dengan anggaran Rp18,3 miliar lebih. Tahap dua sebanyak 12.396 KPM dengan total anggaran Rp11,6 miliar lebih, tahap ketiga sebanyak 12.332 KPM dengan total anggaran tahap tiga sebesar Rp13 miliar lebih. Sementara tahap ke-4 pada Oktober kemarin sebanyak 12.219 KPM dengan anggaran Rp9,2 miliar lebih. Sehingga total anggaran PKH untuk tahun ini lebih dari Rp52 miliar rupiah," terang Antonius, Rabu (6/11/2019).
Menurut Anton, besaran dana PKH untuk setiap komponen berbeda-beda dengan jumlah anggaran berbeda. Untuk komponen kesehatan bagi ibu hamil/balita sebesar Rp2,4 juta per orangnya. Untuk komponen pendidikan seperti tingkat SD sederajat sebesar Rp900 ribu per orang, untuk SMP Rp1,5 juta per orang, untuk SMA sebesar Rp2 juta rupiah per orang. Sementara untuk komponen disabilitas berat dan lansia di atas 60 tahun sebesar Rp2,4 juta per orangnya. Dana tersebut dibagi per tahun dalam 4 tahap.
baca juga: Plt Bupati Dilarang Rotasi Pegawai Jelang Pilkada
Selama ini masih ada warga yang seharusnya tidak masuk dalam KPM namun fakta di lapangan tetap masuk dan sebaliknya.
"Memang banyak keluhan yang kami terima, seperti ada keluhan warga terkait penerima PKH yang seharusnya tidak layak menerimanya. Sebaliknya ada warga yang seharusnya menerima PKH malah tidak terdaftar. Kita terus tingkatkan monitoring dan mengecek fakta di lapangan," kata Antonius. (OL-3)
Pekerja sektor informal diketahui rentan gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata; seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan pekerja bukan penerima upah lainnya.
Penerapan akuntansi di lembaga publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjaga amanah dana publik.
BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada keluarga korban kecelakaan saat berangkat kerja.
Banyak lansia Indonesia tetap bekerja bukan karena pilihan, tapi keterpaksaan.
Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperluas jaminan perlindungan tenaga kerja, termasuk bagi pekerja di sektor kreatif dan informal.
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Ceger menyalurkan manfaat program jaminan kematian kepada dua keluarga peserta. Penyaluran dilaksanakan di RPTRA Susukan, Ciracas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved