Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Sumatra Utara Edy Rahmayadi akan mengalihkan ketergantungan provinsinya dari komoditas sawit dan karet untuk menghindari perlambatan ekonomi terjadi lagi. Gubernur Edy mengatakan, ekonomi Sumut tidak boleh lagi bergantung pada komoditas sawit dan karet.
"Kami sudah menyiapkan antisipasinya ke depan. Kami akan memerioritaskan apa yang menjadi potensi Sumatra Utara," ujar Edy, Selasa (5/11).
Dia membenarkan bahwa saat ini provinsinya sedang mengalami perlambatan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan PDRB Sumut mengalami perlambatan.
Pada Triwulan II/2018 pertumbuhan PDRB Sumut tercatat sebesar 5,27% dan menguat pada triwulan III/2018 menjadi 5,38%. Namun, pertumbuhan mulai melambat pada Triwulan IV/2018 menjadi 5,3%, Triwulan I/2019 sebesar 5,31%, Triwulan II/2019 sebesar 5,25%, dan Triwulan III/2019 terus melemah menjadi 5,11%.
Dia mengatakan, perlambatan ekonomi ini secara umum dipengaruhi faktor global dan regional. Dan sebenarnya perlambatan ini bukan saja dialami Sumut, tetapi juga seluruh provinsi lain di Indonesia.
Baca juga: Lempar Draf RAPBD Surabaya, Anggota PSI Ditegur Pimpinan Komisi
Kendati perlambatan ekonomi Sumut diakuinya memang relatif lebih besar dari yang lain, atau peringkat keempat secara nasional. Namun dia optimisistis kondisi ini tidak akan berlangsung lama karena 2019 tersisa dua bulan lagi.
Dia menyoroti dua komoditas perkebunan yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi Sumut tersebut.
"Harga karet dan sawit begitu sangat rendah," ujarnya.
Karena itu, salah satu upaya yang akan dilakukannya ke depan adalah dengan memacu produksi pertanian. Dengan begitu, ketergantungan Sumut terhadap sawit dan karet akan teralihkan.
Perlambatan ekonomi itu juga menurutnya tecermin dari realisasi investasi di Sumut. Yang mana dari Rp33 triliun yang ditargetkan pada tahun ini baru terrealisasi sekitar Rp11 triliun. (OL-1)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
ADA dilema kelembagaan bank tanah dalam mewujudkan keadilan sosial agraria di tengah gencarnya arus investasi.
Transformasi digital di sektor perkebunan nasional mendapat dorongan baru melalui kolaborasi antara Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, dan Fakultas Vokasi USU.
Upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia sawit dan menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) dinilai sebagai langkah strategis dan berani.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved