Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
SETELAH mendapatkan laporan dari tim di lapangan yang bertugas memantau jalannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 di 273 desa se-wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ternyata di seluruh desa terdapat keluarga besar Partai Golkar yang mencalonkan diri menjadi kepala desa, baik kader maupun simpatisan partai.
Hasil laporan tim pemantau lapangan yang dihimpun tim independen DPD Partai Golkar hasil sementara 121 desa atau sekitar 45% dari desa yang mengikuti Pilkades Serentak 2019 di Bogor dimenangkan oleh kader dan simpatisan Partai Golkar.
"Alhamdulillah cukup banyak kader dan simpatisan Partai Golkar yang unggul," ujar Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, H. Ade Ruhandi, SE yang akrab disapa Jaro Ade di Bogor, Minggu (3/11).
Jaro Ade juga mengapresiasi Pilkades Serentak Kabupaten Bogor tahun ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif berkat kerja keras dan kerja sama yang baik dari jajaran Polres Bogor, Kodim, Jajaran Muspika, dan Panitia Pilkades 2019.
"Saya juga menegaskan kepada keluarga besar Partai Golkar yang terpilih sebagai kepala desa untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat dan jangan sekali-kali berfikir untuk korupsi," kata Jaro ade.
Jaro Ade juga meminta kader dan simpatisan Partai Golkar yang memenangi Pilkades 2019 untuk berkomunikasi dan merangkul lawan politik di Pilkades.
"Mereka diajak duduk bersama untuk merumuskan arah pembangunan Desanya kedepan, seperti yang di contohkan Bapak Presiden RI, Joko Widodo yang merangkul semua element bangsa untuk bersama-sama membangun bangsa," paparnya. (OL-09)
Pilkades baru akan dilaksanakan pada 2025. Itupun dilakukan bagi desa yang kepala desanya merupakan pergantian antarwaktu (PAW).
Kades di Desa Kabupaten Flores Timur terpaksa berurusan dengan Bawaslu dan Gakkumdu karena kedapatan tidak netral
Bawaslu Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah diminta untuk berlaku tegas terhadap oknum kepala desa maupun ASN yang tidak netral
Sekretariat Nasional Kades Indonesia Bersatu (KIB) mengapresiasi langkah DPR yang akan membahas Revisi Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa.
Seluruh personel atau tim gabungan dalam pelaksanaan pengamanan pelaksanaan pilkades serentak sudah siap diterjunkan
Ancaman minimal yang dihadapi adalah 5 tahun penjara, dengan kemungkinan hukuman maksimal mencapai 20 tahun atau bahkan seumur hidup penjara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved