Iuran BPJS Naik, Pemkab Muba Tambah Anggaran

IURAN Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan meningkat dua kali lipat. Dengan begitu, pemerintah daerah harus menganggarkan tambahan untuk bisa mencakup pelayanan BPJS Kesehatan untuk masyarakat di wilayahnya tersebut. Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan, pihaknya tetap mendukung kebijakan pusat, termasuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Bahkan dirinya masih memastikan masyarakat Musi Banyuasin tetap dibiayai universal health coverage (UHC).

"Untuk di Musi Banyuasin, UHC sudah hampir 100 persen. Sekitar 97,8 persen. Seluruh warga sudah tercover tanpa terkecuali, Pemkab Musi Banyuasin bantu anggarkan Rp60 miliar dari APBD," ujarnya, Kamis (1/11).

Ia menjelaskan, pemerintah pusat juga memberikan bantuan ke provinsi untuk BPJS Kesehatan. Namun berdasarkan perhitungan untuk mendukung  700 ribu warga Musi Banyuasin masih kurang.

"Dihitung-hitung kurang dari Rp60 miliar untuk cakup 700 ribu warga Muba. BPJS Kesehatan dari pusat hanya bisa separuhnya saja. Oleh karena itu kita anggarkan dari APBD Rp60 miliar dari 2018 dan 2019 ini," kata Dodi Reza.

Karena iuran naik, kata dia, berarti biaya yang dianggarkan untuk BPJS Kesehatan pun harus ditingkatkan.

"Kalau naik dua kali lipat, berarti dikalikan saja, bisa sekitar Rp120 miliar. Kita pun akan naikkan angggarannya. Namun ia akan menghitung lagi agar saat masa berlaku pada 2020 seluruh warga Musi bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Ini akan kita masukkan juga ke perencanaan anggaran pada tahun depan," ucapnya.

Dodi menerangkan, selain menutup kebutuhan anggaran dari APBD, pihaknya pun akan menyisir perusahaan-perusahaan untuk memastikan apakah mereka sudah memasukkan seluruh karyawan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Saya berharap jika sudah dilakukan penyisiran, maka warga yang kita cover bisa berkurang," tambahnya.

Bertambahnya anggaran untuk pembiayaan iuran masyarakat atas BPJS Kesehatan tersebut, kata Dodi, berarti pihaknya harus menggeser alokasi pengeluaran lain. Di antaranya mengurangi belanja tidak langsung.

"Kita tidak akan menggeser alokasi untuk infrastruktur. Namun nantinya kita akan geser alokasi anggaran lain, seperti belanja tidak langsung. Misalnya, anggaran pengeluaran perjalanan dinas, alokasi penggunaan gedung, anggaran kegiatan dan sebagainya. Kita akan efisiensi pengeluaran," ucapnya.

baca juga:Inovasi Simanis Berbasis Ramah Perempuan Solusi Ibu Rumah Tangga

Diketahui untuk APBD Musi Banyuasin (Muba) pada tahun ini sebesar Rp4,1 triliun. Dam pada tahun mendatang diyakini meningkat meski tidak begitu jauh dari tahun ini. Terkait dengan pengurangan cover iuran masyarakat Muba yang merokok, lanjut Dodi, pihaknya tidak bisa melakukan hal itu.

"Kita tidak bisa mengetahui apakah warga yang sakit nantinya karena merokok atau tidak, atau sakit beneran. Semuanya tetap akan kita cover," janjinya. (OL-3)