Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PEMKAB Bandung Barat belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019. Seperti diketahui, Kemenpan RB resmi merilis jadwal pelaksanaan seleksi CPNS yang pendaftarannya akan dibuka pada 11 November 2019 secara daring atau online.
"Memang sudah beredar informasi pendaftaran CPNS akan dimulai 11 November, tapi kami belum mendapat surat resminya," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bandung Barat, Asep Ilyas, Selasa (29/10).
Hingga saat ini pihaknya belum bisa mengumumkan secara resmi pelaksanaan seleksi CPNS, karena untuk menyebarkan pengumuman tersebut harus disertai surat resmi dari pemerintah pusat.
"Jadi kami saat ini masih menunggu surat resminya dulu, sambil melakukan segala tahap persiapannya," ucapnya.
Sambil menunggu surat resmi dari Kemenpan RB, Asep mengaku, pihaknya melakukan persiapan segala sesuatunya. Salah satunya adalah Panitia Seleksi Daerah (Panselda). Pemkab Bandung Barat telah mengajukan sebanyak 350 kuota CPNS. Jumlah tersebut dibagi dua yakni bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 70% dan sisanya untuk CPNS umum.
"Namun jumlah pengajuan ini masih bisa berubah dan belum pasti, karena kami belum mendapat surat resmi dari pemerintah pusat," ungkap Asep.
baca juga: Pasien Stunting Meninggal Setelah Ditolak Berobat di Rumah Sakit
Asep menyebutkan, dari jumlah kuota 350 itu, formasi paling banyak yaitu untuk tenaga pelayanan dasar seperti bidang pendidikan dan tenaga kesehatan.
"Sebetulnya, untuk kebutuhan tenaga kalau dilihat secara keseluruhan sudah merata. Hanya saja yang sekarang terlihat sangat membutuhkan di pelayanan dasar," ujarnya. (OL-3)
Ketentuan pas foto CPNS 2025: ukuran, latar, pakaian, dan tips agar foto Anda sesuai standar. Pelajari cara membuat pas foto CPNS yang benar!
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengumumkan keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan CPPPK.
Merespons itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengeklaim bahwa sudah memiliki solusi terkait permasalahan tersebut.
PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengemukakan tidak ada urgensi dari pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan CPNS 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved