Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Institut Teknik Bandung dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan memasang 11 seismograf di kawasan Maluku.
Pemasangan itu untuk memahami lebih lanjut karakteristik gempa susulan pascagempa berkekuatan 6,5 magnitudo yang terjadi pada 26 September 2019.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas (BNPB) Agus Wibowo mengatakan, pemasangan seismograf itu untuk melihat penyebab banyaknya gempa susulan di Ambon dan untuk kesiapsiagaan serta mitigasi potensi kejadian yang sama pada masa mendatang.
Sejumlah 11 unit seismograf, imbuhnya, akan dipasang di Ambon sebanyak 4 unit, Haruku 1 unit, Saparua 2 unit, dan Seram sebanyak 4 unit.
Berdasarkan arahan Kasdam XVI/ Pattimura Brigjen TNI Asep Setia Gunawan, satu orang babinsa akan bertanggung jawab terhadap setiap titik koordinat rencana pemasangan seismograf kepada Koramil dan Kodim setempat.
"Pemasangan alat disesuaikan dengan kondisi di lapangan untuk menjamin keamanan alat selama dua bulan," kata Agus di Jakarta, hari ini.
Pemasangan alat tersebut baru akan dilakukan antara BMKG, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan tim teknis Kodam Pattimura pada Jumat (18/10) dan memakan waktu hingga 10 hari.
BMKG telah menganalisis dan memaparkan terkait dengan gempa yang episenter di Kairatu, Maluku. Gempa yang sebelumnya terjadi terpantau berkekuatan mulai dari magnitude 1,5 hingga 3,5 magnitudo sejak 28 Agustus 2019.
Sumber gempa tersebut, terang Agus, berasal dari segmen sesar Kairatu. Di sekitar kawasan itu, BMKG telah mencatat secara historis gempa besar yang pernah terjadi, seperti gempa 1674 (M 7,8 - 8,0), 1899 (M 7,8), 1948 (M 7,9), dan 1950 (M 7,3).
Sementara itu, gempa susulan masih terus terdeteksi di Ambon dan Maluku. Hingga pagi tadi (17/19), pukul 09.00 WIT, BMKG merilis gempa susulan pascagempa berkekuatan 6,5 magnitudo sebanyak 1.637 kali. Dari sejumlah gempa susulan tersebut, 184 gempa susulan dapat dirasakan warga setempat.
Data BPBD Provinsi Maluku mulai hari ini (16/10), pukul 18.00 WIT, mencatat total penyintas berjumlah 103.327 jiwa. Jumlah penyintas tertinggi berada di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dengan angka 90.833 jiwa, sedangkan Kota Ambon 6.251 dan Seram Bagian Barat (SBB) 6.244. Gempa dengan magnitudo 6,5 dan berkedalaman 10 km ini menyebabkan 361 luka ringan dan 4 luka berat.
Data terkini BMKG gempa yang terjadi di sana mengakibatkan korban meninggal dunia berjumlah 41 orang, dengan rincian Kabupaten Malteng 18 orang, Kota Ambon 12 dan SBB 11.
Gempa juga menyebabkan kerusakan di sektor pemukiman dan infrastruktur umum. Total rumah rusak mencapai 8.753 unit dengan kategori yang berbeda. Rincian rumah rusak di Kabupaten Malteng berjumlah 6.416 unit dengan rincian rusak berat (RB) 1.040 unit, rusak sedang (RS) 1.627 dan rusak ringan (RR) 3.749.
Jumlah rumah rusak di Kota Ambon berjumlah 1.203 unit dengan rincian, RB 253 unit, RS 261 dan RR 689, sedangkan di SBB RB 298, RS 483 dan RR 353. (OL-09)
Menurut BMKG, gempa Sukabumi itu berada di 7.62 LS dan 106.41 BT, 71 kilometer dari barat daya Kabupaten Sukabumi, atau tepatnya ada di 26 kilometer laut.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah 94 kilometer tenggara Kabupaten Simeulue pada Senin, 3 Maret 2026, pukul 11.56.45 WIB.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah barat laut Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pada Selasa pukul 00.40 WIB.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah barat daya Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Ilmuwan Kyoto University temukan mekanisme unik bagaimana aktivitas matahari memengaruhi kerak bumi melalui ionosfer. Mungkinkah badai matahari memicu gempa?
Gempa bumi tektonik yang terjadi pada Senin dini hari pukul 01.57.46 WITA di wilayah utara Sabah, Malaysia, dipastikan tidak berpotensi tsunami bagi Kalimantan Utara.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Kementerian PPPA tengah melakukan koordinasi dengan dinas setempat terkait kasus anak berinisial AT (14) yang dianiaya oleh anggota Brimob di Tual, Maluku, hingga meninggal dunia.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved