Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
DINAS Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) sudah mengeluarkan surat edaran kepada Dinas Pendidikan di kabupaten/kota dan Sekolah Menengah Atas di Sumsel terkait dampak dari kabut asap. Di antaranya meminta kepada seluruh kepala sekolah untuk mengambil langkah cepat saat kabut asap dinyatakan mengandung udara tidak sehat.
"Tadi (Selasa) sudah saya tekan surat edaran terkait kabut asap tersebut," kata Widodo, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Selasa (10/9).
Adapun dalam surat edaran itu pun, lanjutnya, berisi mengimbau agar semua siswa dan tenaga pendidik untuk menggunakan masker. Juga kepada kepala sekolah untuk menggeser jam belajar.
"Sesuai saran dari BMKG dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, pukul 08.00 WIB sudah mulai aman (dari asap). Kita persilahkan sekolah untuk menerapkan ini," ucap Widodo.
baca juga: Tujuh Helikopter Waterbombing Padamkan Karhutla di Sumsel
Namun, lanjutnya, apabila nanti kabut asap semakin pekat dan sudah dinyatakan benar-benar tidak sehat, maka kebijakan lain boleh diambil tiap sekolah. Yakni, melaksanakan pembelajaran maya.
"Sekolah diperbolehkan melakukan pembelajaran maya. Siswa belajar mandiri dirumah. Namun dengan catatan, jika nanti sudah sampai tahap (udara) membahayakan," tandasnya. (OL-3)
Sebagai negara dengan area hutan yang didominasi oleh lahan gambut, komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla dinilai masih harus terus ditingkatkan.
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved